SUMBAWAPOST.com|™ Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB menyepakati Tujuh langkah strategis untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah mengeluarkan NTB dari zona merah persoalan pendidikan. Terlebih, berdasarkan data sementara, jumlah ATS di Daerah ini diperkirakan mencapai 70.000 anak.
Tujuh langkah tersebut mencakup dukungan Kebijakan Daerah, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan, hingga pemutakhiran data anak tidak sekolah secara terpadu.
Komitmen bersama itu ditandatangani dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Mataram, Jumat (6/11/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang akurat agar setiap program intervensi benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Syamsul Hadi, dalam laporan penutupnya memaparkan bahwa forum koordinasi tersebut bermuara pada penandatanganan nota kesepakatan strategis bersama para bupati dan wali kota se-NTB.
Terdapat tujuh poin substansial yang menjadi komitmen bersama dalam percepatan penanganan ATS.
Pertama, dukungan kebijakan daerah. Kedua, penguatan kolaborasi lintas sektor. Ketiga, peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan.
Keempat, pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address. Kelima, optimalisasi alokasi APBD dan APBDes. Keenam, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur.
Ketujuh, penyampaian laporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur NTB sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian bersama.
Melalui Tujuh poin tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki arah kerja yang lebih terukur dalam mengidentifikasi, menjangkau, dan mengembalikan Anak-anak ke Dunia Pendidikan.
Pemutakhiran data berbasis by name by address menjadi salah satu poin penting karena Pemerintah harus mengetahui secara jelas siapa anak yang tidak sekolah, di mana mereka berada, serta apa penyebab mereka tidak mengakses Pendidikan.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal juga mendorong pemutakhiran data melalui uji coba berbasis lokus di desa-desa sasaran Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga turut didorong menjadi salah satu instrumen pengumpulan data hingga tingkat masyarakat.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” imbuhnya.
Syamsul Hadi berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sekadar penandatanganan di atas kertas.
Seluruh pihak diminta segera menindaklanjutinya melalui langkah nyata di tingkat daerah hingga desa dan keluarga. Pemerintah juga diharapkan mengoptimalkan dukungan Anggaran melalui APBD dan APBDes agar program penanganan ATS tidak hanya menjadi komitmen administratif, tetapi Benar-benar diwujudkan dalam pelayanan Pendidikan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
