SUMBAWAPOST.com|Lombok Barat- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Terbaru, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lombok Barat didorong mengambil peran strategis sebagai ‘Ibu Asuh’ bagi balita berisiko stunting guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran dan terukur.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, dalam kegiatan Pertemuan Pembekalan dan Monitoring Bidan Ibu Asuh Balita Berisiko Stunting yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari pengurus cabang dan ranting IBI Lombok Barat.
Dalam arahannya, Hj. Nurul Adha menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh bidan dalam memastikan tidak ada lagi balita yang mengalami kurang gizi di Lombok Barat. Ia meminta agar setiap pendampingan memiliki output yang jelas dan terukur.
“Semakin kita gencar melakukan pemantauan dan pendampingan, terutama saat anak-anak minum susu, maka semakin besar keyakinan kita untuk berhasil mengeluarkan mereka dari kondisi stunting,” ujar Hj. Nurul Adha.
Menurutnya, meskipun Dinas Kesehatan menangani intervensi spesifik seperti asupan gizi dan layanan kesehatan, tantangan terbesar justru terletak pada intervensi sensitif, seperti pendidikan, kemiskinan, dan kondisi sosial masyarakat.
Hj. Nurul Adha menjelaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan pantauan lapangan, banyak kasus stunting ditemukan pada keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi yang belum memadai.
Karena itu, ia mendorong sinkronisasi peran antar-OPD, di antaranya Dinas Sosial menangani bantuan sosial,
PUPR PKP menyelesaikan persoalan sanitasi dan RTLH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memastikan akses pendidikan serta mencegah pernikahan anak.
“Mencegah pernikahan anak adalah kunci utama untuk menekan kelahiran bayi berisiko stunting. Jika kita bisa menekan angka pernikahan usia dini, maka risiko stunting bisa kita cegah sejak dini,” tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan, direncanakan satu orang ibu pengasuh akan mendampingi beberapa desa untuk mempermudah pemantauan. Pola ini mengacu pada data lokus stunting berbasis posyandu, sehingga intervensi lebih fokus dan tepat sasaran.
Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa program ini harus langsung menyentuh masyarakat dan tidak berhenti pada rapat koordinasi semata.
“Kita tidak lagi hanya sekadar rapat-rapat terus, tapi langsung berbagi tugas di bawah. Saya yakin bidan sangat paham persoalan kelahiran berisiko dan pencegahan kematian ibu. Peran IBI sangat besar dalam penurunan stunting ini,” tutupnya.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data lapangan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
