Polemik kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir. Menteri Hukum dan HAM resmi mengesahkan H. Mardiono sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030. Menyambut keputusan itu, Ketua DPW PPP NTB sekaligus Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir memberi peringatan keras kepada kader yang Setia akan Dirangkul, Membelot siap-siap Ditendang-Termasuk Sekretaris Wilayah yang ikut mendua.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muzihir, menyatakan pihaknya telah menerima konfirmasi resmi dari DPP mengenai keluarnya SK kepengurusan baru. Pernyataan itu disampaikan menanggapi beredarnya video SK yang menurutnya akan segera ditayangkan di media nasional.
“Hari tadi sekitar jam 11 saya mendapatkan kiriman berupa SK berupa video dan saya konfirmasi ulang ke Jakarta. Benar, tidak lama lagi beredar di Metro TV, TvOne, iNews tentang pidato Pak Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan keputusan, bahwa Pak Mardiono sebagai ketua umum bukan lagi PLT, tetapi sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa khidmat 2025–2030,” ujar Muzihir. Kamis (2/10/2025) saat ditemui sejumlah wartawan.
Ia menyambut baik keputusan tersebut karena, menurutnya, keputusan pusat itu mengakhiri spekulasi dan rumor dualisme di internal PPP
“Sekali lagi saya bersyukur, telah ada kejelasan bahwa PPP itu tidak ada lagi keraguan dari media, masyarakat, termasuk konstituen PPP di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi rumor yang berkembang akan dualisme,” ungkapnya.
Menanggapi kabar beberapa kader dan pengurus daerah yang disebut membelot saat pertemuan di Jakarta, Muzihir mengatakan pihaknya akan menunggu arahan DPP. Namun, langkah evaluasi dan sanksi disebut akan dijalankan bila diperlukan.
“Yang pasti ada sanksi, pasti ada agenda-agenda berikutnya baik itu muswil atau Musda di bawah kendali saya sebagai Ketua DPW PPP NTB. Adapun kader yang mbalelo kemarin itu nanti kami akan evaluasi. Saya akan menunjukkan jati diri saya sebagai ketua wilayah,” tegas Muzihir.
Ia menegaskan komitmennya untuk membina kader. “Saya sudah bersabar lima tahun membimbing adik-adik ini. Hari ini atas restu dari DPP, saya akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina, ya kita binasakan,” ujarnya.
Ditanya jumlah pengurus daerah (DPC) yang membelot, Muzihir menyebut totalnya tidak banyak.
“Total yang membelot itu gak sampai sekitar enam orang. Mereka tidak mengaku bersalah. Yaitu Lombok Utara, Kota Bima, Dompu, Lombok Timur, KSB,” jelasnya.
Saat ditanya tentang pendekatan ke depan apakah dirangkul atau langsung disanksi, Muzihir menegaskan pihaknya akan melihat sikap dan itikad masing-masing kader.
“Bukan dirangkul begitu saja. Kita lihat bagaimana orangnya. Mau dirangkul atau mau ditendang, itu nanti,” katanya, seraya menambahkan bahwa termasuk sekretaris wilayah yang diduga tidak mendukung Mardiono akan diproses.
Muzihir juga menegaskan partainya membuka kemungkinan rekonsiliasi.
“Saya pasti akan kumpulkan semua DPD dan pengurus DPW dalam waktu dekat, mungkin minggu depan. Termasuk yang membelot juga semua saya ajak. Jangan lagi manuver-manuver yang memperkeruh suasana,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan Muswil dan Musda berikutnya, Muzihir menyebut pihaknya menunggu petunjuk teknis dari DPP. “Nanti dari DPP akan diturunkan juklak dan juknisnya,” kata Muzihir.
Menjawab spekulasi soal upaya gugatan hukum dari kubu lain, Muzihir mengatakan persoalan apa pun yang dibawa ke pengadilan merupakan hak pihak yang bersangkutan, namun ia meyakini keputusan pusat sudah final dan diakui negara.
“Kalau ada yang mau menggugat ke PTUN, itu hak mereka. Yang penting sekarang kenyataannya sudah jelas: negara sudah mengakui kepengurusan di bawah kendali ketua umum Pak Mardiono,” tandasnya.
