SUMBAWAPOST.com, Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian serius mengawal stabilitas harga dan mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Hal ini ditegaskan lewat kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Muslim, ST, M.Si, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 di Mataram, Jum’at (29/8).
Rakornas ini menghadirkan seluruh perwakilan kabupaten/kota di NTB, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga jajaran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Tujuannya jelas: memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan laju inflasi sekaligus mengakselerasi transformasi digital keuangan daerah.
“Transformasi ekonomi harus dimulai dari produksi pangan, penguatan harga, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa itu, daerah akan sulit bersaing,” tegas Hario Kartiko Pamungkas, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, dalam paparannya.
Mengusung tema besar yaitu ‘Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga, dan Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah’
Rakornas ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kebijakan untuk berbagi strategi, pengalaman, dan inovasi.
Muslim menegaskan bahwa NTB berkomitmen penuh untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi keuangan bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan efisiensi pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Kuncinya ada di kolaborasi. Digitalisasi bukan hanya memudahkan pengelolaan keuangan, tetapi juga mempercepat akses layanan masyarakat,” ujar Muslim usai mengikuti Rakornas.
Selain paparan materi, Rakornas juga diwarnai dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Di forum tersebut, berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah dibahas secara mendalam.
Dengan Rakornas ini, NTB berharap dapat menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang inklusif, transparan, dan efisien. Langkah ini juga sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global dan gejolak harga pangan.
