SUMBAWAPOST.com, Mataram- Suasana Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (11/8/2025), mendadak menjadi sorotan. Bukan hanya karena suasana khidmat, tapi juga karena keputusan yang menyentuh langsung urat nadi hak istimewa para wakil rakyat.
Pansus I DPRD NTB resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD. Intinya tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan DPRD kini setara dengan fasilitas kepala daerah.
Isi Perubahan yang Bikin Anggota Dewan Tersenyum, yakni:
1. Mobil Dinas Naik Kelas-Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD kini berubah status menjadi kendaraan perorangan dinas. Ketua DPRD bakal mendapat fasilitas setara mobil dinas Gubernur, wakil ketua setara wakil gubernur, dan anggota DPRD setara Sekda.
2.Tunjangan Perumahan Mewah Sesuai Appraisal- Besarannya dihitung oleh penilai pemerintah atau penilai publik, dengan kriteria lokasi maksimal 3 km dari Kantor DPRD, setara rumah dinas Gubernur/Wakil Gubernur.
3. Pengembalian Fasilitas Dipercepat- Tidak lagi sebulan setelah jabatan berakhir, kini wajib dikembalikan segera sejak penetapan pemberhentian.
“Perubahan ini bagian dari penyesuaian dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 dan demi menciptakan kemitraan sejajar antara DPRD dan kepala daerah,” tegas Syamsul Fikri AR di hadapan sidang paripurna.
Penyesuaian ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, demi menjaga prinsip kemitraan sejajar antara DPRD dan Kepala Daerah.
Selain kendaraan, revisi Perda juga mempertegas aturan tunjangan perumahan. Besarannya kini harus melalui penilaian (appraisal) resmi oleh penilai pemerintah atau penilai publik sesuai ketentuan Kementerian Keuangan dan Permendagri. Lokasi rumah negara pun dipatok maksimal 3 km dari Kantor DPRD, menyesuaikan peruntukan kawasan permukiman.
Pansus I juga memutuskan batas waktu pengembalian fasilitas rumah negara dan kendaraan dinas setelah masa jabatan berakhir menjadi sejak tanggal penetapan pemberhentian, lebih cepat dari aturan lama yang memberi waktu sebulan.
Perubahan ini turut menjabarkan belanja penunjang kegiatan DPRD, mulai dari penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian perda, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pansus I mengaku sudah menggelar rapat intensif sejak Desember 2024, studi banding ke Jawa Timur dan Bali, hingga konsultasi ke Kemendagri. Hasilnya, seluruh pasal perubahan telah di-ACC oleh Dirjen Otonomi Daerah lewat surat resmi tertanggal 24 Juli 2025.
“Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD NTB ingin tata kelola fasilitasnya tertib, setara, dan ya, tentu saja nyaman,”terangnya.
Dengan restu Kemendagri, Raperda ini akan segera dibawa ke tingkat pembicaraan berikutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang sah.
“Ini demi meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota dewan, sekaligus memperkuat check and balances dengan pemerintah daerah,” tutup Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan Juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB.
Menjadi catatan, Pansus I DPRD NTB tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD dipimpin langsung oleh Hasbullah Muis Konco sebagai Ketua Pansus I DPRD NTB. Di kursi Wakil Ketua, diisi H. M. Jamhur. Sementara itu, deretan anggota Pansus I yang terdiri dari H. Humaidi, H. Nurdin Marjuni, Iwan Panjidinata, TGH. Patompo, H. Moh. Akri, Syamsul Fikri AR, dan H. Lalu Arif Rahman.
