Sumbawa Panggil Komnas HAM: Persoalan HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan di Rak Rapat

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 28 Mei 2025 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Sumbawa – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T., M.T., menyambut kedatangan Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, S.Ag., M.A., beserta jajarannya. Kehadiran mereka sekaligus dalam rangka membuka Rapat Koordinasi bertajuk “Perkuat Pengaduan HAM yang Inklusif di Kabupaten Sumbawa”. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa pada Rabu, 28 Mei 2025. Turut hadir Staf Ahli Bupati dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga :  Permen Komdigi 9/2026 Batasi Medsos Anak di Bawah 16 Tahun, DPRD NTB Nadirah Al-Habsyi Soroti Hak Anak dan Literasi Digital

Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Komnas HAM dalam upaya penguatan penegakan HAM di daerah tersebut.

“Hal ini, diharapakan dapat menjadi solusi bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi persoalan-persoalan HAM yang ada,” ujarnya.

Baca Juga :  Birokrasi NTB Ngorok, DPRD Maman Minta Gubernur Iqbal Turun Gunung Bereskan SOTK

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar atau solusi atas persoalan-persoalan HAM yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

“Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban negara kepada masyarakat untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM yang ada,” jelasnya.

 

Berita Terkait

APBD NTB Disorot, Belanja Operasional Tembus 77,81 Persen, Pegawai di Atas 31 Persen
Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 02:05 WIB

APBD NTB Disorot, Belanja Operasional Tembus 77,81 Persen, Pegawai di Atas 31 Persen

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Berita Terbaru