SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pojok NTB menggelar dialog publik bertajuk ‘Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?’ di Meeino Warking, Kota Mataram, Jumat malam (16/5/2025).
Acara ini menyedot perhatian ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, advokat, LSM, pegiat sosial, hingga mantan pejabat. Dialog ini menjadi ruang terbuka untuk mengkritisi dan memberi pandangan alternatif terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, khususnya mengenai isu meritokrasi.
Turut hadir dalam forum tersebut Ketua Komisi I DPRD NTB sekaligus Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, serta Akademisi FISIP Universitas 45 Mataram yang juga pengamat politik, Dr. Alfisyahrin.
Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Fihiruddin menegaskan bahwa forum tersebut digelar sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap kebijakan meritokrasi yang selama ini dikampanyekan oleh duet Iqbal-Dinda.
“Kami memandang, meritokrasi baru sebatas narasi dan retorika belaka. Kita belum melihat terjemahan konkretnya dalam bentuk kebijakan,” kata Fihiruddin.
Ia bahkan menyebut narasi meritokrasi yang digaungkan Gubernur Iqbal tak lebih dari sekadar gimik politik.
“Ini kan hanya cuap-cuap saja jadinya. Publik tidak melihatnya dalam bentuk keputusan,” terangnya.
Fihiruddin menilai, kondisi tersebut turut berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Iqbal-Dinda. Salah satu sorotannya adalah mutasi pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dari total 72 pejabat yang dimutasi, masih banyak yang tidak ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Bahkan proses mutasi dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip meritokrasi.
“Publik itu bisa menilai. Jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” ujarnya.
Fihiruddin menegaskan bahwa Pojok NTB akan terus menjadi suara alternatif dalam mengawal kebijakan Iqbal-Dinda. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan forum dialog publik secara rutin. “Kita akan buat dialog publik setiap bulan. Ini kita lakukan sebagai representasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya,” jelasnya.
