Kadis Nakertrans NTB: Sekitar 70 Persen Tenaga Kerja NTB Berada di Sektor Informal

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 17 Desember 2024 - 02:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi,

Mewakili Pimpinan mengukuhkan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pelatihan Vokasi (TKDV) serta menyusun tugas dan fungsi tim di Aula Rapat Disnakertrans NTB, Senin (16/12/2024).

Pada kesempatan tersebut, Putu Aryadi menyampaikan, Tim ini sebenarnya telah dibentuk dari awal tahun 2024 dan bertanggung jawab untuk menyusun kerangka kerja revitalisasi pelatihan vokasi di NTB.

“Fokus utama adalah merancang pelatihan berbasis kebutuhan industri dan potensi daerah, seperti sektor pariwisata, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, tim juga bertugas memastikan keberlanjutan program vokasi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi,”katanya.

Baca Juga :  NTB Sabet Juara Digital Nasional, Wagub Umi Dinda: Kita Motor Transformasi Indonesia Timur

Menurutnya, Pelatihan vokasi merupakan salah satu strategi meningkatkan kualitas tenaga kerja di NTB.

“Tim ini dibentuk sebagai upaya untuk memastikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal,”ungkapnya.

Berdasarkan data statistik, mayoritas angkatan kerja di NTB masih berada di sektor informal.

“Saat ini, sekitar 70 persen tenaga kerja kita berada di sektor informal. Ke depan, kita harus mendorong peningkatan penyerapan di sektor formal dengan target menjadi 50 persen,”sebut Gede Putu Aryadi,

Baca Juga :  Event MEMORIA di Eks Bandara Selaparang Mataram Hadirkan Juicy Luicy dan Mahalini, Catat Waktunya 

Sektor informal yang dominan dapat menjadi rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, sambung ia, revitalisasi pelatihan vokasi diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Selain itu, penting mendorong pelaku UMKM di sektor informal untuk berekspansi ke sektor formal.

“Sektor informal, seperti UMKM, perlu kita dorong agar berkembang menjadi sektor formal yang mampu menyediakan lapangan kerja sesuai kebutuhan dunia industri,”terangnya.

Berita Terkait

NTB Tembus 10 Besar MTQ Nasional 2026, Khairunnisa Asal Bima Raih Juara 1
Bank NTB Syariah Gandeng Maybank Indonesia, KUR dan Remitansi PMI NTB Diperkuat
Defisit Rp369 Miliar, 263 Ribu Warga NTB Krisis Air: Prioritas APBD-P Dipertanyakan
Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029 di NTB, Bawaslu Buka Ruang Kritik: Jangan Segan Mengoreksi Kami
APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar
Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar
Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar
Lombok Timur Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp1 Miliar
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 16:36 WIB

NTB Tembus 10 Besar MTQ Nasional 2026, Khairunnisa Asal Bima Raih Juara 1

Senin, 21 September 2026 - 10:02 WIB

Bank NTB Syariah Gandeng Maybank Indonesia, KUR dan Remitansi PMI NTB Diperkuat

Minggu, 20 September 2026 - 20:36 WIB

Defisit Rp369 Miliar, 263 Ribu Warga NTB Krisis Air: Prioritas APBD-P Dipertanyakan

Minggu, 20 September 2026 - 11:53 WIB

Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029 di NTB, Bawaslu Buka Ruang Kritik: Jangan Segan Mengoreksi Kami

Sabtu, 19 September 2026 - 09:37 WIB

APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar

Berita Terbaru