Sekda NTB HL Gita Sampaikan Reforma Agraria Sumber Kesejahteraan Masyarakat

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 22 November 2024 - 14:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB tahun 2024, bertempat di Aula Kantor BPN NTB, Mataram (22/11/2024). Turut hadir, Kepala Kantor Wilayah BPN NTB Lutfi Zakaria, S.I.P., M.H., Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perwakilan OPD, dan stakeholder tamu undangan terkait lainnya.

Dalam arahannya, Miq Gite sapaan akrabnya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas apa yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mengatasi permasalahan tanah di masyarakat.

“Mari kita terus bekerja lebih keras lagi, karena masyarakat terus menunggu hasil kinerja kita. Para pihak yang berkepentingan, investor dan lain sebagainya,” jelasnya.

Baca Juga :  Gubernur Iqbal Dorong Zakat Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di NTB

Disebutkannya, reforma agraria itu bagaimana penataan kembali struktur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan akses untuk kemakmuran rakyat. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan lainnya.

Tak lupa pula, Sekda Miq Gite mengajak semua stakeholder terkait untuk meningkatkan kolaborasi yang utuh serta melakukan langkah-langkah inovatif sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Baca Juga :  KPU NTB Tetapkan Hasil Pilgub 2024: Rohmi-Firin 775.937, Zul-Uhel 887.791 dan Iqbal-Dinda 1.163.194

Ditambahkannya, pria berkaca mata kelahiran Puyung Lombok Tengah itu, GTRA kabupaten/kota se-NTB yang sudah terbentuk maupun belum terbentuk itu melibatkan balai mediasi yang dimiliki Pemprov NTB sebagai jembatan untuk meredam dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di tengah-tengah masyarakat.

“Adapun hasil pelaksanaan GTRA NTB tahun 2024, diantaranya penataan aset dan optimalisasi sumber TORA, penyelesaian berbagai konflik agraria dan penataan akses dengan pembentukan kampung reforma agraria,”tutupnya.

 

Berita Terkait

Wabup Lobar Kaget! 90 Persen Dana Rp1 Miliar per Desa Hanya untuk Proyek Fisik, Stunting Terabaikan
Satgas Desa Berdaya Resmi Dibentuk, Pemprov NTB Siap Sikat Program Tak Tepat Sasaran hingga ke Desa
Sekda NTB Abul Chair Tegaskan Desa Berdaya Jadi Mesin Utama Pengentasan Kemiskinan
Amerika Serikat Dalami Tambang Rakyat Lantung Sumbawa, Soroti Lingkungan dan Tata Kelola SDA
NTB Terapkan Metode Baru Percepat Penanganan Stunting, Desa Sakra Lombok Timur Jadi Pilot Project
Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat
KPU NTB dan Bawaslu NTB Touring Monitoring Coktas di Lombok Utara, Pastikan Data Pemilih Akurat
TPA Kebon Kongok di NTB Berpotensi Hasilkan 9 Juta Ton Gas Metana per Tahun, Siap Jadi Sumber Energi Alternatif
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 13:42 WIB

Wabup Lobar Kaget! 90 Persen Dana Rp1 Miliar per Desa Hanya untuk Proyek Fisik, Stunting Terabaikan

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:05 WIB

Satgas Desa Berdaya Resmi Dibentuk, Pemprov NTB Siap Sikat Program Tak Tepat Sasaran hingga ke Desa

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:59 WIB

Sekda NTB Abul Chair Tegaskan Desa Berdaya Jadi Mesin Utama Pengentasan Kemiskinan

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:45 WIB

Amerika Serikat Dalami Tambang Rakyat Lantung Sumbawa, Soroti Lingkungan dan Tata Kelola SDA

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:27 WIB

NTB Terapkan Metode Baru Percepat Penanganan Stunting, Desa Sakra Lombok Timur Jadi Pilot Project

Berita Terbaru