Usai Mendagri, Kini Giliran RELASI Laporkan Pj Walkot Bima Tak Netral di Pilkada ke Pj Gubernur NTB

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 8 Oktober 2024 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima – Usai Rukun Aktivis Seluruh NTB (RUSA NTB) ke Kemendagri terkait dugaan netralitas, kali ini giliran Pj Walikota Bima, Mukhtar Landa kembali dilaporkan oleh Relawan Advokasi untuk Demokrasi (RELASI) ke Pj Gubernur NTB terkait hal serupa.

“Betul hari ini kami laporkan Pj Walkot Bima Muhktar Landa ke Pj Gubernur NTB terkait dugaan tak netral di Pilkada 2024,” kata “Ketua RELASI, Owen Chandra,” Selasa, 8 Oktober 2024.

Owen mengaku, pihaknya melaporkan Pj Walkot Bima ke Pj Gubernur NTB terkait dugaan netralitas ASN. Menurutnya, Pj Walkot Bima terindikasi terlibat politik praktis dengan berencana melakukan rotasi dan mutasi.

“Sikap tak netral Pj Walkot Bima dengan ingin melakukan rotasi dan mutasi terjadi tiga Kepala Dinas dan Sekwan DPRD Kota Bima. “Ini tidak bisa dibiarkan, karena saat ini sedang tahapan Pilkada,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Dompu Resmikan 'Ruang Selamatkan Nyawa' untuk Bayi dan Anak di RSUD Dompu

Owen meminta Pj Gubernur NTB agar mendesak Pj Walkot Bima agar mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan mutasi dan rotasi jabatan di Pemkot Bima. Sebab tugas utama Pj Walkot adalah mensukseskan pilkada agar berjalan aman.

“Pj Walkot Bima garus bisa melihat kondisi yang ada. Jangan memaksakan kehendak yang akan akan menciptakan kesan yang tidak baik dan terjadinya instabilitas daerah,” ujarnya.

Sebelumnya RUSA NTB, melaporkan Penjabat (Pj) Walikota Bima, Muhktar Landa ke Kemendagri. Penyebabnya Mukhtar Landa diduga hendak melakukan rotasi dan mutasi jabatan pada saat Pilkada 2024.

Baca Juga :  Peluang Menang Sangat Tinggi Jadi Alasan PKB Dukung Rohmi-Firin di Pilgub NTB 2024

“Hari ini kami laporkan Pj Walkot Bima secara resmi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri,” ucap Koordinator RUSA NTB, Abdul Fattah SH, Senin, (7/10/2024)

Ia mengaku pihaknya melaporkan Mukhtar ke Kemendagri lantaran ingin melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkot Bima ketika tahapan Pilkada 2024. Informasinya Pj Walkot Bima akan merotasi dan memutasi tiga Kepala Dinas dan Sekwan DPRD Kota Bima.

“Kami menilai keinginan Pj Walkot untuk rotasi dan mutasi melanggar ketentuan hukum dan prinsip netralitas ASN. Karena ada motif politik dibalik mutasi dan rotasi jabatan menjelang Pilkada 2024,” katanya.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru