SUMBAWAPOST.com|™ Mataram-Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data sementara, jumlah Anak yang tidak mengenyam Pendidikan di NTB diperkirakan mencapai 70.000 Orang. Ironisnya, di tengah besarnya angka tersebut, Pemerintah belum memiliki profil lengkap mengenai identitas Anak-anak yang masuk kategori ATS maupun penyebab mereka tidak bersekolah.
Kondisi ini menjadi perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia menegaskan, penanganan puluhan ribu anak tidak sekolah tidak cukup hanya mengandalkan program intervensi pendidikan. Pemerintah harus terlebih dahulu memastikan data yang digunakan Benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), yang berlangsung di Mataram, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB.
Gubernur mengungkapkan, angka sementara sekitar 70.000 ATS masih membutuhkan verifikasi secara ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan pendataan sekaligus memastikan Anak-anak yang membutuhkan penanganan Benar-benar teridentifikasi.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak Sekolah, ini harus kita ketahui,” tegas Gubernur.
Menurut Iqbal, Pemerintah perlu mengetahui identitas anak, latar belakang Keluarga, hingga faktor spesifik yang menyebabkan mereka putus Sekolah atau tidak pernah mengakses Pendidikan formal.
Keakuratan data menjadi modal utama untuk membawa NTB keluar dari status zona merah persoalan ATS. Tanpa informasi yang jelas, intervensi pemerintah berisiko tidak menyentuh Anak-anak yang seharusnya menjadi sasaran.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mendorong uji coba (pilot project) pemutakhiran data berbasis lokus di Desa-desa sasaran Program Desa Berdaya.
Selain itu, posyandu keluarga diminta dioptimalkan sebagai salah satu pilar pengumpulan data sektor pendidikan hingga tingkat akar rumput.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,”imbuhnya.
Iqbal menegaskan, persoalan pendidikan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi. Dibutuhkan sinergi aktif bersama pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama, mengingat pelayanan dasar bersentuhan langsung dengan Masyarakat dan sebagian lembaga Pendidikan berada di bawah kewenangan instansi vertikal.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan.
“Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain Pendidikan. Apa pun visi Kabupaten/Kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi Daerah untuk menggeliat dalam Pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
