Perda Pajak NTB Diubah, Gubernur Iqbal Tekankan PAD Adaptif dan Ramah Investasi

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 30 September 2026 - 07:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengarahkan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat kemandirian Fiskal Daerah secara Berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, (29/9/2026) yang di Wakili Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri.

Gubernur mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih adaptif terhadap dinamika Ekonomi Masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap Investasi dan memberikan Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha.

“Melalui perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, orientasi pembangunan fiskal kita arahkan untuk memperkuat kemandirian daerah secara berkeadilan,” kata Gubernur NTB, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang agar PAD dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan Ekonomi Masyarakat.

“Kebijakan ini dirancang agar PAD lebih adaptif terhadap dinamika Ekonomi Masyarakat, Ramah Investasi, serta memberikan Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak dan retribusi yang dihimpun dapat dikembalikan secara optimal dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan yang menyentuh langsung masyarakat bawah,” tegasnya.

Dengan perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Baca Juga :  Drama Panas Mandalika 2025: Marquez Tersungkur, Aldeguer Naik Tahta di Tengah 140 Ribu Sorak Penonton

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD NTB yang telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.

Ia berharap Perda yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif, Konsisten, Transparan dan Akuntabel sehingga tujuan peningkatan Pendapatan Daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gubernur menegaskan, pengesahan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan NTB yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Dituntut Seumur Hidup, Eks Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi Divonis 20 Tahun Penjara
Pemprov NTB Jawab Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Dikawal 14 Instrumen Kebijakan
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Jumat, 20 November 2026 - 11:30 WIB

Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 08:53 WIB

Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan

Berita Terbaru