SUMBAWAPOST.com | Bima- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima menjatuhkan vonis 20 tahun Penjara dan denda Rp500 juta kepada mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Bima Kota, AKP Malaungi, dalam perkara pemufakatan jahat Peredaran Narkotika.
Vonis yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026) sore itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima yang sebelumnya meminta Malaungi dihukum penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar.
Ketua Majelis Hakim PN Raba Bima, Rifai, membacakan putusan dalam sidang di Ruang Kartika. Dalam amar putusannya, majelis Hakim menyatakan Malaungi terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait penjualan dan penerimaan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malaungi dengan Pidana Penjara 20 tahun,”kata Rifai.
Perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim menjadi perhatian dalam perkara yang melibatkan mantan pejabat kepolisian tersebut. Terlebih, Malaungi sebelumnya dituntut hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup.
Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Bima menuntut Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar karena dinilai terlibat dalam pemufakatan jahat peredaran Narkotika di Kota Bima.
Tuntutan tersebut didasarkan pada dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam perkara ini, jaksa menyusun dakwaan alternatif dengan beberapa rumusan pasal. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, jaksa juga mencantumkan dakwaan alternatif berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Majelis hakim kemudian menyatakan dakwaan alternatif kesatu terbukti berdasarkan fakta persidangan.
Pembacaan putusan semula dijadwalkan pada 20 November 2026. Namun, majelis hakim mempercepat agenda tersebut dan membacakan vonis sehari lebih awal, yakni Kamis (19/11/2026) petang WITA.
Dalam pertimbangannya, terdapat sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Malaungi.
Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Anggota Polri. Padahal, institusi kepolisian memiliki tugas melindungi masyarakat serta memberantas peredaran Narkotika.
Perbuatan terdakwa juga dinilai berpotensi menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan Masyarakat, terutama generasi muda.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah Malaungi mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan di persidangan.
Selain perkara pidana, Malaungi juga telah dijatuhi sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Selain pidana penjara selama 20 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta kepada Malaungi.
Majelis memberikan waktu satu bulan kepada terdakwa untuk membayar denda setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tenggat pembayaran tersebut dapat diperpanjang selama satu bulan.
Apabila denda tidak dibayarkan, harta atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
Jika hasil pelelangan tidak mencukupi untuk membayar denda, putusan memuat pidana pengganti selama 140 hari.
Usai pembacaan putusan, JPU Syahrurahman menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding. “Masih pikir-pikir untuk banding,”ungkap dia.
Sementara itu, penasihat hukum Malaungi, Farman, mengaku menghargai putusan majelis hakim terhadap kliennya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
“Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien,”jelasnya.
Sebelumnya, baik Malaungi maupun JPU Syahrur Rahman sama-sama menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut.
Dengan sikap tersebut, putusan tingkat pertama belum menjadi akhir dari proses hukum. Kedua pihak masih memiliki kesempatan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











