Pemprov NTB Jawab Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Dikawal 14 Instrumen Kebijakan

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 22:58 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik, Memberikan Penjelasan Mengenai Program Desa Berdaya Transformatif Sebagai Respons Terhadap Asesmen FITRA NTB. Pemprov NTB Menyatakan Program Tersebut Memiliki Landasan Hukum dan Dikawal Sedikitnya 14 Instrumen Kebijakan Serta Operasional Untuk Memastikan Pelaksanaan, Penganggaran, dan Pertanggungjawabannya

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik, Memberikan Penjelasan Mengenai Program Desa Berdaya Transformatif Sebagai Respons Terhadap Asesmen FITRA NTB. Pemprov NTB Menyatakan Program Tersebut Memiliki Landasan Hukum dan Dikawal Sedikitnya 14 Instrumen Kebijakan Serta Operasional Untuk Memastikan Pelaksanaan, Penganggaran, dan Pertanggungjawabannya

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Program Desa Berdaya Transformatif memiliki landasan Hukum yang jelas dan didukung sedikitnya 14 instrumen Kebijakan serta operasional.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap tata kelola Program Desa Berdaya. Pemprov NTB mengapresiasi hasil asesmen tersebut dan menyebutnya sebagai masukan penting untuk memperbaiki pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan FITRA, yakni memastikan Program Desa Berdaya berjalan sesuai Aturan, Tepat Sasaran, Transparan, serta mampu mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari Kemiskinan menuju Kemandirian Ekonomi.

“Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang Asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi Masyarakat,”ujarnya, dalam keterangan yang diterima media ini. Kamis (19/11/2026).

Pria yang akrab disapa Aka itu menjelaskan, temuan dalam asesmen FITRA perlu ditempatkan secara proporsional. Sebab, asesmen tersebut menggunakan pendekatan rapid assessment berbasis telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif.

Menurutnya, identifikasi risiko harus dipandang sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan, bukan sebagai kesimpulan bahwa keseluruhan program gagal atau telah terjadi penyimpangan.

Ia menegaskan, Desa Berdaya Transformatif tidak dirancang sekadar sebagai program penyaluran bantuan modal. Program tersebut merupakan proses pemberdayaan keluarga melalui dukungan usaha produktif, pendampingan selama 24 bulan, serta intervensi kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Pada tahap awal 2026, program ini menjangkau 40 desa/kelurahan. Dari 7.250 rumah tangga miskin ekstrem, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui proses verifikasi dan validasi.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan aset produktif maksimal Rp7 juta, sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian,” jelasnya.

Aka menambahkan, Program Desa Berdaya merupakan program yang terbuka dan dinamis. Desain intervensinya dapat disesuaikan dengan perkembangan persoalan sosial ekonomi, karakteristik dan kebutuhan keluarga penerima manfaat, serta kapasitas administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan.

Namun, setiap penyesuaian tetap harus berada dalam koridor perencanaan, penganggaran, regulasi, dan pertanggungjawaban.

Terkait pembagian peran Perangkat Daerah, Aka menegaskan Dinas Sosial P3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi.

Dinas Sosial P3A berperan dalam penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, serta perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan keluarga penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.

Sementara itu, DPMPD Dukcapil berperan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa.

“Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab Antar Perangkat Daerah harus terus diperkuat,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya, Aka mengatakan persoalan tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan konstruksi kewenangan dan instrumen kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

“Dengan demikian, kewenangan pemerintah provinsi menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan bukan kewenangan tanpa dasar. Pelaksanaannya diterjemahkan melalui kebijakan kepala daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta instrumen operasional sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelasnya.

Aka menegaskan, pelaksanaan Desa Berdaya tidak bertumpu pada satu keputusan atau satu dokumen semata. Menurutnya, sedikitnya terdapat 14 instrumen kebijakan dan operasional yang mengawal program tersebut.

Baca Juga :  Surga di Ujung Lidah, Neraka di Balik Jubah: Kiai di Lombok Barat Diduga Cabuli Puluhan Santri 

Instrumen itu mencakup kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, hingga pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Masing-masing instrumen memiliki fungsi untuk memberikan arah kebijakan, memastikan dukungan anggaran, mengatur mekanisme pelaksanaan, serta memperjelas tata cara operasional di lapangan.

Ia juga menjelaskan perlunya membedakan kedudukan dan fungsi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis.

Peraturan Gubernur merupakan peraturan kepala daerah yang memuat norma pengaturan. Sementara Keputusan Gubernur merupakan instrumen penetapan atau keputusan administratif sesuai substansinya.

Adapun pedoman dan petunjuk teknis merupakan instrumen operasional untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tata cara pelaksanaan.

“Perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, memiliki dasar penugasan yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, tidak tepat menyamakan seluruh instrumen tersebut seolah-olah memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang sama,” katanya.

Terkait dugaan kesalahan sistemik, Aka mengatakan perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen memang perlu ditelusuri dan diselaraskan.

Namun, menurutnya, perbedaan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya cacat hukum secara keseluruhan.

“Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen,”tegasnya.

Aka menambahkan, Program Desa Berdaya merupakan salah satu wujud komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dalam menempatkan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai agenda strategis pembangunan NTB.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, memperkuat kapasitas keluarga, dan membuka jalan menuju kemandirian.

“FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban memastikan Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, anggarannya akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak keluarga yang mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan,” tutupnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Dituntut Seumur Hidup, Eks Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi Divonis 20 Tahun Penjara
Wakapolda NTB Berganti, Wagub Umi Dinda Titip Pesan Menyentuh untuk Hari Nugroho
Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Jumat, 20 November 2026 - 11:30 WIB

Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 08:53 WIB

Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan

Jumat, 20 November 2026 - 05:42 WIB

Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Dalam Kegiatan Pengiriman 20,7 ton Telur dari NTB ke Nusa Tenggara Timur (NTT)

Bisnis & Ekonomi

Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:42 WIB