Topik Landasan Hukum Desa Berdaya

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik, Memberikan Penjelasan Mengenai Program Desa Berdaya Transformatif Sebagai Respons Terhadap Asesmen FITRA NTB. Pemprov NTB Menyatakan Program Tersebut Memiliki Landasan Hukum dan Dikawal Sedikitnya 14 Instrumen Kebijakan Serta Operasional Untuk Memastikan Pelaksanaan, Penganggaran, dan Pertanggungjawabannya

Pemerintahan

Pemprov NTB Jawab Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Dikawal 14 Instrumen Kebijakan

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Pariwisata | Pendidikan | Seni & Budaya | Sumbawa Post | Kamis, 19 November 2026 - 22:58 WIB

Kamis, 19 November 2026 - 22:58 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Program Desa Berdaya Transformatif memiliki landasan Hukum yang jelas dan didukung sedikitnya 14 instrumen…