SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Pemerintah diminta tidak terburu-buru memperluas Program sebelum memastikan kesiapan Anggaran, Pendampingan, dan Sistem Pengawasan.
Tak hanya itu, DPRD NTB juga didorong memperketat pengawasan penyaluran bantuan Modal Usaha, Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga keberlanjutan Program pada 2029.
FITRA NTB menilai masih terdapat sejumlah persoalan tata kelola yang berisiko menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut. Persoalan itu mulai dari pembiayaan, beban kerja pendamping, keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Sistem evaluasi.
Program Desa Berdaya Transformatif dirancang menjangkau 123 Desa atau kelurahan. Pada Tahap I tahun 2026, Program ini mencakup 40 desa dan kelurahan dengan Sasaran 5.162 KPM.
Sementara Tahap II disiapkan pada 2027. Adapun persiapan Tahap III direncanakan mulai 2027, dengan penganggaran bantuan dan pendampingan pada 2028.
Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni, menilai persoalan pembiayaan program tidak boleh hanya berfokus pada ketersediaan dana bantuan modal usaha.
Menurutnya, Program graduasi membutuhkan pembiayaan terintegrasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan Kapasitas Keluarga, Pendampingan Usaha, Sistem Informasi, hingga Pengawasan dan Evaluasi.
“Program ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pemberian modal. Harus ada rangkaian intervensi yang memastikan keluarga siap menjalankan usaha, memiliki kapasitas, terlindungi secara sosial, dan mampu mempertahankan penghidupannya setelah bantuan selesai,”ujarnya dalam keterangan yang diterima media ini, Kamis (19/11/2026)
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian FITRA NTB adalah kesiapan tenaga pendamping. Setiap pendamping harus menangani sekitar 40 hingga 50 keluarga dengan kebutuhan dan jenis usaha yang berbeda-beda.
Gatot mengungkapkan, penghasilan pendamping sekitar Rp2,6 juta per bulan sudah mencakup kebutuhan operasional. Sementara biaya transportasi dan komunikasi untuk menjangkau keluarga dampingan belum mendapatkan dukungan yang memadai.
“Kalau biaya transportasi mencapai Rp1,5 juta, tentu sisa penghasilannya sangat kecil,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas pendampingan, terutama karena keluarga penerima manfaat memiliki karakteristik usaha yang beragam.
Selain itu, keterlibatan OPD teknis dalam pendampingan usaha juga belum memiliki skema pembiayaan dan pembagian tugas yang jelas. Padahal, keluarga yang mengembangkan usaha peternakan, pertanian, maupun perdagangan membutuhkan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing.
FITRA menegaskan, anggaran program harus mencakup seluruh siklus intervensi. Dengan demikian, bantuan modal tidak menjadi satu-satunya komponen yang diprioritaskan dalam pembiayaan.
Dalam rekomendasinya, FITRA meminta Pemprov NTB mengamankan pendanaan Tahap II melalui APBD 2027 sekaligus menjamin keberlanjutan pendampingan KPM Tahap I selama 24 bulan.
Besaran bantuan Rp7 juta juga harus diperlakukan sebagai batas maksimal, bukan target penyerapan anggaran. Penetapan nilai bantuan perlu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing keluarga.
Selain itu, seluruh alokasi program pada perangkat daerah perlu ditandai agar dukungan APBD dapat ditelusuri. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus dilibatkan dalam pembagian peran, penyelarasan data, serta pendampingan di tingkat lokal.
DPRD NTB turut didorong memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan, perkembangan usaha penerima manfaat, pelaksanaan pendampingan, pengaduan masyarakat, hingga tindak lanjut persoalan di lapangan sampai 2029.
Sementara itu, persiapan Tahap III harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Tahap I dan II sepanjang 2027. Penetapan sasaran serta alokasi bantuan dan pendampingan dalam RAPBD 2028 juga perlu mempertimbangkan bukti kesiapan yang dapat diverifikasi.
FITRA menilai perluasan program tidak boleh semata-mata mengejar penambahan jumlah desa dan penerima manfaat. Keberhasilan Desa Berdaya harus diukur dari dampak nyata terhadap kehidupan keluarga penerima bantuan.
Indikator keberhasilan tersebut mencakup peningkatan Pendapatan, Ketahanan Ekonomi, Keberlanjutan Usaha, serta kemampuan Keluarga keluar dari garis Kemiskinan Ekstrim tanpa kehilangan perlindungan sosial sebelum benar-benar mandiri.
Dengan demikian, penguatan anggaran, kualitas pendampingan, dan pengawasan menjadi bagian penting agar Program Desa Berdaya Transformatif tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi bagi masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











