SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat integrasi layanan digital di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 227 layanan yang terdata, sebanyak 62 layanan masih berjalan secara manual, sementara 165 lainnya telah didukung Sistem Elektronik.
Data tersebut menjadi salah satu perhatian Pemprov NTB dalam mendorong transformasi pemerintahan digital melalui optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Langkah ini diarahkan untuk mengurangi duplikasi aplikasi, menekan pemborosan anggaran, sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng., mewakili Kepala Dinas Kominfotik NTB. Rapat tersebut diikuti tenaga teknis dan operator teknologi informasi dari berbagai OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam sambutannya, Yasrul menjelaskan, integrasi sistem menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Menurutnya, pemerintah tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah aplikasi, melainkan mengoptimalkan aplikasi yang sudah tersedia melalui pengembangan fungsi, integrasi, dan pemanfaatan bersama.
Ia menilai, banyaknya aplikasi yang dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing instansi berpotensi memunculkan duplikasi fungsi, pemborosan anggaran, hingga pengulangan proses penginputan data.
“Strategi pemerintah saat ini bukan lagi memperbanyak aplikasi, tetapi mendorong integrasi dan berbagi pakai aplikasi. Lebih baik aplikasi yang sudah ada dikembangkan fungsi dan modulnya sehingga dapat mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan,” jelasnya.
Berdasarkan pendataan Dinas Kominfotik NTB, terdapat 227 layanan di lingkungan Pemprov NTB. Rinciannya, 158 merupakan layanan publik dan 69 layanan administrasi pemerintahan.
Dari total tersebut, sebanyak 165 layanan atau sekitar 73 persen telah didukung sistem elektronik. Sementara 62 layanan lainnya masih menggunakan mekanisme manual atau konvensional.
Untuk menghubungkan berbagai sistem tersebut, Pemprov NTB mengoptimalkan SPLP sebagai infrastruktur penghubung antarsistem elektronik. Melalui mekanisme ini, dua atau lebih aplikasi dapat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa harus membangun integrasi langsung satu per satu.
Sistem penghubung atau hub tersebut diharapkan membuat proses integrasi lebih terstruktur sekaligus mendukung keamanan pertukaran data.
Pemanfaatan SPLP juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Pasal 33 yang mengatur penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mendukung interoperabilitas layanan.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 serta regulasi Pemerintah Provinsi NTB terkait penyelenggaraan pemerintahan digital dan manajemen keamanan informasi.
Sebagai implementasi, Pemprov NTB telah mengembangkan portal NTB Digital Hub yang dapat diakses melalui digitalhub.ntbprov.go.id. Portal tersebut menjadi wadah integrasi berbagai layanan digital milik OPD, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun administrasi Pemerintahan.
Hingga saat ini, sebanyak 30 layanan telah terintegrasi ke dalam NTB Digital Hub. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah 10 layanan setiap tahun, sehingga pada 2029 diharapkan mencapai 60 layanan terintegrasi.
Yasrul menegaskan, keberadaan Digital Hub bukan untuk mengambil alih aplikasi yang dikelola OPD. Portal tersebut justru menjadi alternatif akses melalui satu pintu, sedangkan pengelolaan layanan dan sistem utama tetap berada di masing-masing perangkat daerah.
Integrasi yang dibangun juga tidak sekadar menampilkan tautan aplikasi. Pemanfaatan Application Programming Interface (API) memungkinkan modul dan fungsi layanan dari aplikasi OPD dihadirkan dalam portal Digital Hub.
Lebih lanjut, Yasrul mendorong setiap OPD mengidentifikasi layanan yang berpotensi diintegrasikan. Ia juga membuka peluang berbagi pakai dan replikasi aplikasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sejumlah aplikasi milik Pemprov NTB, seperti E-SAKIP dan Satu Data NTB, telah menjadi contoh aplikasi yang dapat direplikasi untuk mendukung kebutuhan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yasrul juga menyampaikan peluang integrasi data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.
Apabila interoperabilitas tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku, integrasi data SIPD diharapkan mampu mengurangi penginputan data berulang pada aplikasi pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung kebutuhan dashboard eksekutif.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat memperkuat komunikasi antara tenaga teknis dan operator OPD sekaligus mengidentifikasi kebutuhan integrasi di masing-masing instansi.
“Integrasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja pemerintahan digital, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutupnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
