Triwulan Pertama Dinilai Minim Gerakan, Dewan NTB Aji Maman Soroti SOTK Amburadul dan Minta Kepala BKD Dievaluasi

Avatar

- Jurnalis

Senin, 2 Maret 2026 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTB Aji Maman saat menyampaikan pandangannya mengenai evaluasi SOTK dan lambatnya realisasi program pemerintah daerah.

Anggota DPRD NTB Aji Maman saat menyampaikan pandangannya mengenai evaluasi SOTK dan lambatnya realisasi program pemerintah daerah.

Mataram | SUMBAWAPOST.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Muhamad Aminurlah yang akrab disapa Aji Maman menegaskan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi NTB pada triwulan pertama dinilai belum menunjukkan gerakan signifikan. Senin (2/3/2026)

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang mencerminkan percepatan program prioritas Gubernur. Ia bahkan menyoroti persoalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dinilainya masih amburadul.

“Gerakan triwulan pertama belum ada. SOTK saja masih amburadul. Makanya harus dievaluasi kepala BKD itu,” tegasnya.

Saat ditanya letak amburadulnya, Aji Maman menjelaskan bahwa persoalan SOTK berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Seperti Penggabungan Wilayah Kerja (Samsat), UPTB Pelayanan Pajak Daerah (UPTD PPD) atau UPTB UPPD yang sebelumnya berjumlah 10 wilayah (kabupaten/kota) dirampingkan wilayah kerja kini berkurang dan mempelebar jarak pelayanan. Menurutnya, kinerja belum dapat berjalan maksimal karena struktur organisasi yang belum tertata dengan baik.

Baca Juga :  Seleksi Komisaris Bank NTB, Aji Maman PAN: Mau Timses, Mau Saudara, Mau Tetangga-Asal Kompeten, Silakan Duduk!

“Salah satu contohnya memperjauh pelayanan terutama berkaitan dengan pendapatan, belum bisa bekerja maksimal karena masalah SOTK ini,” ujarnya.

Ia bahkan menilai perlu adanya evaluasi terhadap Kepala BKD karena dianggap tidak optimal dalam menjalankan aturan yang ada.

“Dia bermain-main dengan segala aturan yang ada itu,” katanya.

Pernyataan tersebut, lanjutnya, juga merupakan sikap yang pernah disampaikan oleh Komisi I DPRD.

Terkait lambatnya eksekusi penataan SOTK dan realisasi target-target Gubernur, Aji Maman menilai ada beberapa kemungkinan penyebab, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga faktor politik. “Realisasi eksekusi dari target-target Pak Gubernur ini kan lambat,” ujarnya.

Baca Juga :  Sore Penuh Gagasan, Dr Zul dan Trio Profesor UIN Mataram Susun Cetak Biru NTB

Padahal, menurutnya, peta program dan visi-misi sudah jelas. Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada manajemen.

“Peta dan program jelas, visi-misi jelas, itu berati manajemennya jadi masalah. Dan Orang-orang pembantu Gubernur ini tidak sejalan dengan pemikiran Gubernur. Kurang cepat, tepat, efektif,” tegasnya.

Ia menambahkan, para pembantu Gubernur seharusnya segera menindaklanjuti seluruh program prioritas yang telah dirancang, tanpa menunggu intervensi pihak lain.

Saat ditanya apakah hal tersebut berarti OPD belum mampu menerjemahkan visi-misi Gubernur NTB, Aji Maman menjawab tegas. “Iya, betul sekali. Betul-betul. OPD tidak mampu ya segera dievaluasi itu,” katanya.

Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat segera dilakukan agar kinerja pemerintahan di tahun berjalan bisa lebih efektif dan selaras dengan arah kebijakan Gubernur.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru