Triwulan Pertama Dinilai Minim Gerakan, Dewan NTB Aji Maman Soroti SOTK Amburadul dan Minta Kepala BKD Dievaluasi

Avatar

- Jurnalis

Senin, 2 Maret 2026 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTB Aji Maman saat menyampaikan pandangannya mengenai evaluasi SOTK dan lambatnya realisasi program pemerintah daerah.

Anggota DPRD NTB Aji Maman saat menyampaikan pandangannya mengenai evaluasi SOTK dan lambatnya realisasi program pemerintah daerah.

Mataram | SUMBAWAPOST.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Muhamad Aminurlah yang akrab disapa Aji Maman menegaskan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi NTB pada triwulan pertama dinilai belum menunjukkan gerakan signifikan. Senin (2/3/2026)

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang mencerminkan percepatan program prioritas Gubernur. Ia bahkan menyoroti persoalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dinilainya masih amburadul.

“Gerakan triwulan pertama belum ada. SOTK saja masih amburadul. Makanya harus dievaluasi kepala BKD itu,” tegasnya.

Saat ditanya letak amburadulnya, Aji Maman menjelaskan bahwa persoalan SOTK berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Seperti Penggabungan Wilayah Kerja (Samsat), UPTB Pelayanan Pajak Daerah (UPTD PPD) atau UPTB UPPD yang sebelumnya berjumlah 10 wilayah (kabupaten/kota) dirampingkan wilayah kerja kini berkurang dan mempelebar jarak pelayanan. Menurutnya, kinerja belum dapat berjalan maksimal karena struktur organisasi yang belum tertata dengan baik.

Baca Juga :  Polisi Terjun Ke Ponpes Al Aziziyah Lombok Barat Telusuri Penyebab Kematian Santriwati

“Salah satu contohnya memperjauh pelayanan terutama berkaitan dengan pendapatan, belum bisa bekerja maksimal karena masalah SOTK ini,” ujarnya.

Ia bahkan menilai perlu adanya evaluasi terhadap Kepala BKD karena dianggap tidak optimal dalam menjalankan aturan yang ada.

“Dia bermain-main dengan segala aturan yang ada itu,” katanya.

Pernyataan tersebut, lanjutnya, juga merupakan sikap yang pernah disampaikan oleh Komisi I DPRD.

Terkait lambatnya eksekusi penataan SOTK dan realisasi target-target Gubernur, Aji Maman menilai ada beberapa kemungkinan penyebab, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga faktor politik. “Realisasi eksekusi dari target-target Pak Gubernur ini kan lambat,” ujarnya.

Baca Juga :  Beda Jalan dan Diancam Ketua DPW, Sekretaris PPP NTB Akri Balas Santai: Pak Ketua Mungkin Lagi Pusing

Padahal, menurutnya, peta program dan visi-misi sudah jelas. Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada manajemen.

“Peta dan program jelas, visi-misi jelas, itu berati manajemennya jadi masalah. Dan Orang-orang pembantu Gubernur ini tidak sejalan dengan pemikiran Gubernur. Kurang cepat, tepat, efektif,” tegasnya.

Ia menambahkan, para pembantu Gubernur seharusnya segera menindaklanjuti seluruh program prioritas yang telah dirancang, tanpa menunggu intervensi pihak lain.

Saat ditanya apakah hal tersebut berarti OPD belum mampu menerjemahkan visi-misi Gubernur NTB, Aji Maman menjawab tegas. “Iya, betul sekali. Betul-betul. OPD tidak mampu ya segera dievaluasi itu,” katanya.

Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat segera dilakukan agar kinerja pemerintahan di tahun berjalan bisa lebih efektif dan selaras dengan arah kebijakan Gubernur.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Di Tengah Persaingan Ketat Perguruan Tinggi, UNBIM Justru Dipercaya Raih Hibah Penelitian Nasional 2026
Miq Iqbal Bongkar Warisan Utang NTB, Kini Lunas 100 Persen dan Bidik Capaian BPK di Atas Target Nasional
BPK Apresiasi Transformasi Tata Kelola Keuangan Era Iqbal-Dinda, NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut
NTB Jadi Titik Awal Gerakan 1.000 Paralegal, Gubernur Iqbal: Akses Keadilan Harus Menjangkau Hingga Desa
Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality
NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:01 WIB

Di Tengah Persaingan Ketat Perguruan Tinggi, UNBIM Justru Dipercaya Raih Hibah Penelitian Nasional 2026

Jumat, 5 Juni 2026 - 11:37 WIB

Miq Iqbal Bongkar Warisan Utang NTB, Kini Lunas 100 Persen dan Bidik Capaian BPK di Atas Target Nasional

Jumat, 5 Juni 2026 - 10:59 WIB

BPK Apresiasi Transformasi Tata Kelola Keuangan Era Iqbal-Dinda, NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut

Jumat, 5 Juni 2026 - 10:35 WIB

NTB Jadi Titik Awal Gerakan 1.000 Paralegal, Gubernur Iqbal: Akses Keadilan Harus Menjangkau Hingga Desa

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WIB

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality

Berita Terbaru