SUMBAWAPOST.com | Mataram- Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, berhasil menembus babak akhir Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat 2026, yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Mohan menjadi salah satu dari 10 kepala daerah terbaik di Indonesia yang diundang mempresentasikan visi kebudayaannya di hadapan dewan juri di Jakarta.
Kabar membanggakan ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram), H. Muhammad Ramadhani, yang menyebut Wali Kota Mataram sangat antusias menyambut nominasi ini.
“Insya Allah Pak Wali dipastikan hadir. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan PWI NTB untuk memastikan kesiapan materi presentasi agar mendapatkan hasil maksimal,” ujar Ramadhani, dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu pagi (03/01/2026).
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, melalui siaran pers (01/01/2026) menjelaskan bahwa pemilihan nominator dilakukan melalui penilaian ketat, termasuk pemeriksaan berkas proposal, video, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dan regulasi daerah yang tebalnya mencapai ratusan halaman.
Selain Wali Kota Mataram, dua wali kota lain yang lolos adalah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Tujuh nominator lainnya merupakan bupati dari Lampung Utara, Temanggung, Manggarai, Blora, Labuhanbatu, Manokwari, dan Padang Pariaman.
Tahun ini, AK PWI Pusat mengangkat tema ‘Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers’. Kota Mataram membidik sub-tema penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Sesuai jadwal, H. Mohan Roliskana akan mengikuti sesi presentasi di Kantor PWI Pusat pada 8-9 Januari 2026, diuji oleh dewan juri lintas profesi, mulai dari seniman Sudjiwo Tejo, pakar tari Dr. Nungki Kusumastuti, pengamat seni Agus Dermawan T, hingga Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Yusuf Susilo Hartono.
Yusuf Susilo Hartono menekankan bahwa penilaian akan menitikberatkan pada inovasi dan dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat.
“Dalam presentasi nanti, kepala daerah boleh membawa rombongan dinas atau tokoh masyarakat, namun mereka hanya sebagai saksi dan tidak diperkenankan membantu menjawab saat sesi pendalaman materi,” tegasnya.
Sejak digelar pertama kali pada 2016, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah menjadi motivasi bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya melalui inovasi modern, sekaligus mencetak banyak kepala daerah berprestasi yang kini berkiprah di level nasional.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
