SUMBAWAPOST.com, Mataram- Pascabencana banjir besar yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, pada Februari 2025, penanganan kerusakan hingga kini dinilai berjalan lamban. Aliansi Mahasiswa Wera Menggugat (AMWM) Mataram menuntut Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD segera merealisasikan janji-janji yang pernah dilontarkan untuk korban banjir.
Koordinator Umum AMWM, Bahtiar, menegaskan bahwa Wera adalah kecamatan penting di bagian timur NTB dengan luas wilayah 3.405,63 km², terdiri atas 14 desa, dan dihuni lebih dari 532 ribu jiwa. Sekitar 90 persen warganya menggantungkan hidup dari pertanian. Selain itu, Wera juga memiliki kekayaan alam di bidang kelautan hingga pariwisata yang menopang ekonomi daerah.
Namun, banjir Februari lalu tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Wera. Ribuan hektare sawah hancur, puluhan rumah hanyut, delapan orang meninggal dunia, dan lima orang masih hilang hingga kini. “Kejadian itu menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Wera, tetapi sampai hari ini pemerintah provinsi belum menunjukkan langkah serius,” tegas Bahtiar. dalam keterangan yang diterima media ini. (29/9).
Terkait penanganan, Bahtiar mengutip penyampaian Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Faozal saat menemui sejumlah Mahasiswa menjelaskan bahwa Pemprov telah mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD 2025. Program pembangunan sembilan unit rumah diusulkan melalui DPRD NTB dapil setempat, dengan alokasi sekitar Rp500 juta untuk rehabilitasi rumah warga terdampak. Namun, Sekda mengakui pekerjaan baru bisa efektif setelah pertengahan Oktober, karena masih menunggu evaluasi pemerintah pusat dan proses administrasi lebih lanjut.
“Saat ini Inspektorat Provinsi sedang melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan BPBD dan kondisi nyata. Kalau memang ada pekerjaan yang tidak sesuai, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badko HMI Bali Nusra, Caca Handika Arrakus, menilai pemerintah tidak boleh memandang penanganan pascabencana hanya sebatas rehabilitasi sederhana. “Harus ada fase penanganan cepat, perencanaan matang, hingga pemulihan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat korban banjir terus menunggu tanpa kepastian,” ujar pria asli Wera, Bima, tersebut.
AMWM Mataram kemudian menegaskan tiga tuntutan utama:
1. DPRD NTB segera mengalokasikan anggaran dalam APBD-P 2025 agar penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
2. Gubernur NTB segera merealisasikan janjinya untuk pemulihan korban banjir di Kecamatan Wera.
3. Pemprov NTB memprioritaskan penanganan bencana tak terduga seperti banjir dan gempa agar masyarakat terdampak tidak merasa ditinggalkan.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan infrastruktur, tetapi soal masa depan dan hajat hidup masyarakat Wera,” tegas Bahtiar menutup pernyataan sikapnya.
