Makmur Mendunia! NTB Jadi Pemasok Utama PMI, Segera Kirim 3.000 Pasukan Sawit ke Malaysia

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 21 Juni 2025 - 09:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik langkah SD Guthrie Berhad yang kembali membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Barat. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov NTB menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan harus berjalan sesuai regulasi serta mengedepankan prinsip etika dan perlindungan tenaga kerja.

Komitmen ini ditegaskan dalam acara pembukaan kembali penempatan PMI yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Kamis (19/6/2025).

Acara tersebut turut melibatkan sejumlah lembaga strategis, termasuk Disnakertrans NTB, Polda NTB, Imigrasi Kelas I TPI Mataram, BP3MI NTB, serta beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Perekrutan kali ini menargetkan 3.000 tenaga kerja, di mana 80 persennya berasal dari NTB untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit milik SD Guthrie Berhad.

Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai daerah utama penyuplai tenaga kerja. Ia mengingatkan bahwa rekrutmen tidak cukup hanya berfokus pada sisi administratif, tetapi harus menyertakan nilai-nilai pembinaan dan tanggung jawab sosial.

“Kami berharap rekrutmen tidak hanya soal menyalurkan tenaga kerja, tetapi juga menyertakan pembinaan dan edukasi. Jangan sampai karena minimnya pembekalan, kita menerima kabar duka dari negeri orang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya validasi dokumen calon pekerja untuk menghindari kasus pelanggaran hukum yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Jangan sampai karena salah umur atau kelalaian dokumen, malah terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlu ada koordinasi dan komitmen bersama agar proses ini benar-benar aman dan legal,” sambungnya.

Baca Juga :  Dewan Pengupahan Tetapkan UMP NTB 2025 Sebesar Rp2.602.931

Sebagai bentuk proteksi, Disnakertrans meminta para agen dan perusahaan perekrut agar tidak sekadar memproses dokumen, tapi juga aktif dalam memberi edukasi menyeluruh kepada calon pekerja.

Lebih jauh, Nelly menegaskan bahwa kemitraan seperti ini sangat dibutuhkan NTB. Malaysia dinilai masih menjadi negara tujuan utama migrasi tenaga kerja asal NTB di tengah keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Sektor swasta di NTB masih terbatas dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Maka, kerja sama dengan mitra internasional seperti ini menjadi sangat strategis bagi daerah kami,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol. Syarif Hidayat, S.I.K., S.H., yang mewakili Kapolda NTB. Ia menyatakan Polda NTB berkomitmen penuh untuk memastikan penempatan PMI berjalan sesuai dengan peraturan, khususnya UU No. 18 Tahun 2017.

“Penting menjalankan rekrutmen sesuai UU No. 18 Tahun 2017 serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum dalam mencegah praktik ilegal dan TPPO. Polda NTB berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan karakter dan kesiapan mental bagi para calon PMI agar siap menghadapi tantangan di luar negeri.

Kepala Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, turut menyatakan dukungan dalam bentuk layanan pembuatan paspor yang lebih praktis dan efisien. Imigrasi siap memberikan layanan jemput bola jika terdapat minimal 25 calon PMI di satu titik lokasi.

Baca Juga :  Diikuti 22 Negara, MXGP Lombok 2024 Kenalkan NTB Kepada Dunia

“Jika dalam satu lokasi terdapat minimal 25 orang yang akan diberangkatkan, maka petugas imigrasi akan langsung datang ke perusahaan perekrut untuk memberikan layanan paspor di tempat,” jelasnya.

Hal ini disebut sebagai wujud nyata sinergi antar-instansi dalam mendukung proses penempatan yang cepat, legal, dan efisien.

Dari pihak perusahaan, Mohd Azan Yaacob, Pengurus Perhubungan & Perekrutan SD Guthrie Berhad, menyampaikan bahwa perusahaan membuka kembali kuota 3.000 pekerja asal Indonesia, dengan 80 persen berasal dari Lombok. Ia juga menyebut bahwa 76% dari total 17.090 tenaga kerja asing di perusahaan tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, termasuk 9.067 yang direkrut pasca pandemi, banyak di antaranya dari NTB.

Yaacob menegaskan bahwa SD Guthrie menerapkan prinsip Ethical Recruitment dan Zero Recruitment Cost dalam seluruh proses perekrutan.

“Setiap pekerja harus direkrut secara adil, tanpa tekanan, dan tanpa biaya. Mereka harus merasa dihormati dan punya harapan untuk masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Untuk merealisasikan proses rekrutmen tersebut, perusahaan bekerja sama dengan enam agen resmi: PT. Primadaya Pandu Karya, PT. Cipta Rezeki Utama, PT. Cahaya Lombok, PT. Sudinar Artha, PT. Wirakaritas, dan PT. Dian Yoga Perdana.

Azan menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya perekrutan ini sebagai bentuk membangun jembatan harapan.

“Setiap pekerja migran adalah duta keluarga, pembawa asa, dan pejuang kehidupan yang layak dihargai. Kolaborasi lintas negara ini membuktikan bahwa bisnis dan kemanusiaan bisa berjalan seiring, selama dilandasi komitmen, keadilan, dan saling percaya,” tutupnya.

 

Berita Terkait

NTB Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional IYTA 2026, Wagub Umi Dinda Dorong Anak Muda Tembus Panggung Dunia
Wagub NTB Dukung Duta Pendidikan Indonesia 2026, Generasi Muda Diminta Jadi Agen Perubahan Pendidikan
Kabar Baik untuk Sumbawa, Proyek SPAM Hadirkan 1.516 Sambungan Rumah Baru, 6.064 Warga Jadi Penerima Manfaat
Kebakaran Landa Savana Propok Rinjani, 98 Hektare Lahan Hangus dalam Hitungan Jam
Perkuat Literasi Hukum dan HAM, Kemenkum NTB Gandeng Badko HMI Bali Nusra Bangun Kolaborasi Strategis
Terima Kunjungan Dubes Kazakhstan, Bupati Jarot Tawarkan Kerja Sama Susu Kuda Liar hingga Industri Garam Sumbawa
HPMW Mataram Geruduk DLHK NTB, Desak Penertiban Tambak Udang Diduga Ilegal di Wera
Perjuangan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa: Antara Tuntutan Keadilan dan Ketakutan Elite Kehilangan Kendali atas Kekuasaan
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 03:55 WIB

NTB Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional IYTA 2026, Wagub Umi Dinda Dorong Anak Muda Tembus Panggung Dunia

Rabu, 3 Juni 2026 - 19:23 WIB

Wagub NTB Dukung Duta Pendidikan Indonesia 2026, Generasi Muda Diminta Jadi Agen Perubahan Pendidikan

Rabu, 3 Juni 2026 - 19:13 WIB

Kabar Baik untuk Sumbawa, Proyek SPAM Hadirkan 1.516 Sambungan Rumah Baru, 6.064 Warga Jadi Penerima Manfaat

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:53 WIB

Kebakaran Landa Savana Propok Rinjani, 98 Hektare Lahan Hangus dalam Hitungan Jam

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:37 WIB

Perkuat Literasi Hukum dan HAM, Kemenkum NTB Gandeng Badko HMI Bali Nusra Bangun Kolaborasi Strategis

Berita Terbaru