Pemprov NTB Turun Tangan ke Pulau Bungin, 500 Nelayan Difasilitasi 2026, 5.000 pada 2027

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  Muslim

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muslim

SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) turun tangan memfasilitasi Legalitas Nelayan dan Pembudidaya di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa. Fasilitasi tersebut mencakup legalitas pemanfaatan Ruang Laut hingga dokumen Kapal Nelayan.

Langkah tersebut ditandai dengan sosialisasi perizinan dan pemanfaatan ruang laut yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama UPT Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Wilayah Kerja Nusa Tenggara di Pulau Bungin, Jumat, (2/10/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah hadir secara langsung memberikan Pelayanan dan Pendampingan kepada Masyarakat pesisir, khususnya pembudidaya dan nelayan, untuk memperoleh kepastian legalitas pemanfaatan ruang laut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, S.T., M.Si., mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman sekaligus pendampingan kepada masyarakat terkait perizinan dan pemanfaatan ruang laut.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk hadir secara langsung memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pembudidaya dan nelayan, dalam memperoleh kepastian legalitas pemanfaatan ruang laut,” ujar Muslim.

Baca Juga :  Buntut Konflik Suriah, 8 Warga NTB Asal Dompu, Sumbawa dan Lombok Dievakuasi, Minggu Siang Sudah Sampai di BIL

Sosialisasi tersebut juga dirangkaikan dengan dialog bersama Gubernur NTB. Dalam dialog itu, masyarakat menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan, kendala, dan harapan mereka kepada pemerintah.

Salah satu perwakilan pembudidaya menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memfasilitasi proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Fasilitasi tersebut dinilai penting agar aktivitas budidaya yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat memiliki kepastian hukum sekaligus berjalan sesuai dengan peruntukan ruang laut.

Masyarakat juga berharap pendampingan pemerintah tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dilanjutkan dengan fasilitasi proses teknis dan administratif hingga kebutuhan perizinan dapat diselesaikan.

Dengan demikian, masyarakat tidak harus menghadapi proses perizinan yang rumit secara mandiri.

Sementara itu, para nelayan kecil menyampaikan aspirasi terkait kemudahan memperoleh dokumen legalitas kapal sebagai bagian dari dukungan terhadap aktivitas penangkapan ikan mereka, khususnya melalui penerbitan e-Pas Kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP).

Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB pada prinsipnya siap mendukung dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  BULOG NTB Serap 55 Ribu Ton Jagung, Kabar Gembira bagi Petani: PPh 1,5 Persen Resmi Dihapus

“Pemerintah Provinsi NTB pada prinsipnya siap mendukung dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Untuk masyarakat pembudidaya, pemerintah akan mendorong fasilitasi proses penerbitan KKPRL melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi teknis terkait,” ujar Gubernur NTB akrab disapa Miq Iqbal.

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar proses penerbitan KKPRL dapat berjalan lebih mudah, terarah, dan sesuai ketentuan.

Khusus bagi Nelayan Kecil, Pemprov NTB tengah memfasilitasi proses legalitas kapal melalui penerbitan e-Pas Kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP).

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, fasilitasi tersebut ditujukan bagi 500 nelayan.

Komitmen tersebut akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2027 dengan target fasilitasi bagi 5.000 nelayan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian administrasi dan legalitas bagi nelayan kecil dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

Dengan adanya legalitas kapal, nelayan diharapkan memperoleh kepastian administrasi dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur NTB juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat pesisir harus hadir secara nyata. Pelayanan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan hingga kebutuhan administrasi dan legalitas dapat diselesaikan.

“Pelayanan kepada masyarakat pesisir harus hadir secara nyata, tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan hingga kebutuhan administrasi dan legalitas dapat diselesaikan,” tegasnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB