SUMBAWAPOST.com |™ Mataram-Embarkasi Lombok berhasil meraih predikat terbaik Nasional dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius menjelang pelaksanaan Haji 1448 H/2027 M.
Komisi VIII DPR RI menyoroti sejumlah fasilitas dan kebutuhan operasional yang belum terpenuhi. Mulai dari bangunan asrama terdampak gempa bumi yang belum direhabilitasi, belum tersedianya kendaraan mobilisasi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, hingga kekurangan petugas haji daerah.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (20/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Syahrul mengapresiasi capaian Embarkasi Lombok yang dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
“Alhamdulillah kami mendapat informasi bahwasannya ternyata NTB ini pada pelaksanaan Ibadah Haji 1447/2026 kemarin, Embarkasi Lombok ini menjadi embarkasi yang terbaik di Indonesia. Kita tentu apresiasi atas kinerja mereka dalam memberikan Pelayanan kepada Jemaah Haji Indonesia, khususnya Jemaah Haji di Embarkasi Lombok,” ujar Syahrul.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat persoalan infrastruktur yang perlu segera ditangani. Salah satunya bangunan asrama yang terdampak gempa bumi dan hingga kini belum direhabilitasi sehingga tidak dapat digunakan.
Bangunan tersebut memiliki sekitar 60 kamar yang sudah beberapa tahun belum mendapatkan perbaikan.
“Ada bangunan yang kena gempa itu kondisinya tidak bisa dipakai. Di mana bangunan ini adalah bangunan asrama dan itu lebih kurang 60-an kamar, belum direhab sudah berapa tahun,” jelas legislator Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Riau II tersebut.
Selain rehabilitasi bangunan, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti belum tersedianya kendaraan operasional seperti golf car atau buggy untuk membantu mobilisasi jemaah di lingkungan asrama.
Fasilitas tersebut dinilai penting, khususnya bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Tanpa kendaraan pendukung, sebagian jemaah harus berjalan kaki dengan fasilitas seadanya.
“Golfcar untuk mobilisasi di dalam, khususnya bagi jemaah disabilitas, berisiko tinggi, dan lansia itu tidak tersedia. Kadang-kadang jemaah harus berjalan dengan payung dan fasilitas seadanya. Begitu juga ada kebutuhan asrama cadangan yang sedang diusulkan masuk SBSN 2028,” terangnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah belum terpenuhinya kebutuhan petugas haji daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pengawasan tersebut, kuota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 24 orang baru terisi 13 orang. Artinya, masih terdapat 11 kuota yang belum terpenuhi.
Sementara itu, kebutuhan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) sebanyak 31 orang baru terpenuhi 20 orang.
Melihat kondisi tersebut, Syahrul mendorong agar sisa kuota KBIHU yang tidak terisi dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan TPHD. Menurutnya, penambahan petugas daerah diperlukan agar pendampingan terhadap jemaah dapat berjalan lebih optimal.
Ia menilai jumlah petugas dalam satu kelompok terbang (kloter) masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah jemaah yang harus dilayani.
“Kita mendorong kalau memang tidak terpakai kuota untuk KBIHU itu bisa dipindahkan menjadi TPHD. Kita lagi berusaha mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Haji. Bayangkan, ketua kloter satu, dokter satu, perawat dua, pembimbing ibadah satu, cuma empat orang mengurus 400 jemaah. Kalau ada TPHD kan bisa berbagi tugas dan daerah ikut berkontribusi langsung,” tegas Syahrul.
Syahrul menegaskan, berbagai temuan dan masukan selama kunjungan kerja tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Haji dan Umrah RI.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan rehabilitasi fasilitas asrama, pemenuhan sarana mobilisasi, serta penguatan jumlah petugas daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dapat berlangsung lebih optimal dan memberikan pelayanan yang semakin baik bagi jemaah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











