SUMBAWAPOST.com, Mataram – Jumlah pengunjung Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepanjang tahun 2024 mengalami lonjakan signifikan, naik 34,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini turut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 53,46 persen. Namun, di balik kabar baik tersebut, muncul keluhan dari para pendaki terkait keterbatasan kuota yang diberlakukan.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Wisata Alam Pendakian Gunung Rinjani yang digelar di Kantor Balai TNGR, Senin 14 April 2025, menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh.
“Nanti kita lakukan evaluasi dan kajian bersama untuk menentukan batas ideal kuota pendakian. Termasuk juga bagaimana penanganannya saat musim puncak dan toleransi yang bisa diberikan,” ujar Sekda Gita.
Ia menegaskan bahwa pengaturan kuota bukan semata soal angka, melainkan demi menjamin kenyamanan dan keselamatan para pendaki.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
“Tujuannya agar wisata pendakian berlangsung dalam suasana aman dan nyaman, serta didukung layanan yang paripurna. Termasuk soal kebersihan yang menjadi perhatian kita. Bahkan, kini sudah tersedia dua toilet kering berstandar internasional. Ke depan, kita harapkan jumlahnya bisa ditambah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekda berharap peningkatan PNBP dapat kembali ke TNGR dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung.
“Kita ingin ada timbal balik dari PNBP yang meningkat ini, berupa dukungan terhadap sarana dan prasarana, termasuk perbaikan konektivitas dan akses menuju lokasi wisata,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif dalam promosi destinasi, pengembangan atraksi, serta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha wisata.
“Ayo, pemerintah kabupaten/kota kita maksimalkan peran masing-masing. Object image adalah tanggung jawab pemda, product image adalah peran pelaku usaha. Pemerintah provinsi akan fokus pada promosi, peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas. Kita harus saling berbagi peran,” pungkasnya.
