DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026 - 21:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD NTB H Muhamad Aminurlah atau Haji Maman yang Mempertanyakan Kebijakan Tarif Parkir di Kawasan Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram

Anggota Komisi III DPRD NTB H Muhamad Aminurlah atau Haji Maman yang Mempertanyakan Kebijakan Tarif Parkir di Kawasan Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memberlakukan tarif parkir di kawasan Masjid Raya Hubbul Wathan atau Islamic Center (IC) menuai sorotan dari DPRD NTB.

Anggota Komisi III DPRD NTB, H Muhamad Aminurlah, mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan retribusi parkir di kawasan masjid yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan tersebut.

Politisi yang akrab disapa Aji Maman itu menilai, kebijakan penarikan tarif parkir di Islamic Center perlu dikaji kembali. Terlebih, menurutnya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 3 Tahun 2026 tidak pernah membahas secara khusus penentuan tarif parkir di kawasan Islamic Center.

“Perlu dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menerbitkan tarif parkir tersebut. Apalagi Masjid IC ini sarat dengan fungsi sosial dan fungsi keagamaan. Dan saat penyusunan Raperda Nomor 03 tahun 2026 tersebut tidak pernah dibaj soal penentuan tarif di IC,” ujar Aji Maman, Anggota DPRD NTB Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) ini, dalam keterangan ke media ini. Minggu (22/11/2026).

Aji Maman yang merupakan Politisi Partai PAN ini mengatakan, pihaknya berencana memanggil instansi terkait untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan tersebut. DPRD NTB ingin mengetahui dasar penetapan tarif hingga komponen yang digunakan pemerintah dalam menentukan besaran retribusi parkir.

“Bagaimana orang bisa datang memakmurkan Masjid kalau ada penarikan tarif parkirnya. Nanti kita akan pertanyakan pihak Bapenda terkait dengan hal tersebut termasuk kita ingin melihat komponenkomponen apa saja dalam penentuan tarif tersebut,” ujarnya.

Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini secara terbuka menyatakan lebih setuju apabila tidak ada penetapan tarif parkir di area Masjid. Menurutnya, masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan untuk datang beribadah tanpa dibebani pungutan parkir.

Baca Juga :  Resmi Dilantik! Komisi Informasi NTB 2026-2030 Diminta ‘Buka-Bukaan’, Miq Iqbal: Transparansi Tak Boleh Setengah Hati

Ia menilai, apabila Masyarakat ingin memberikan sumbangan untuk kepentingan Masjid, hal tersebut dapat dilakukan secara sukarela tanpa ditetapkan sebagai kewajiban melalui tarif parkir.

Pihaknya pun meminta Pemprov NTB mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan melakukan kajian lebih mendalam sebelum penerapannya menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Tapi kalau mau menyumbang secara sukarela, yah gak ada masalah untuk kepentingan Masjid. Saran saya hal itu perlu dipertimbangkan dan dikaji secara lebih mendalam lagi,” pungkasnya.

Sorotan DPRD NTB ini menambah perhatian publik terhadap kebijakan retribusi parkir di Islamic Center Hubbul Wathan. Sebelumnya, Pemprov NTB telah memberlakukan tarif parkir dengan besaran mulai Rp2.000 untuk sepeda motor hingga Rp15.000 untuk bus.

Pemerintah memberikan pengecualian bagi masyarakat yang datang khusus untuk melaksanakan ibadah salat di masjid Islamic Center. Kebijakan tersebut mengacu pada Perda NTB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Yuni Hariadi, menjelaskan bahwa penerapan tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan aset daerah.

“Tarif parkir IC mulai berlaku sejak Perda 3/2026 tentang PDRD,” ungkap Yuni Hariadi dalam keterangan yang diterima media , Sabtu (21/11/2026).

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Provinsi NTB tersebut menegaskan bahwa tidak semua pengunjung dikenakan retribusi. Pengecualian diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir untuk menunaikan ibadah salat.

Baca Juga :  NTB Pamerkan Mobil Listrik di Kantor Gubernur, Sekda Abul Chair: Bukan Sekadar Tren Tapi Masa Depan Energi Bersih

“Pengecualian hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah salat di masjid IC,” ujar Hariadi.

Berdasarkan ketentuan tarif yang diumumkan di kawasan Islamic Center, besaran retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan.

Pengendara sepeda motor dikenakan tarif Rp2.000 per unit. Mobil jenis minibus dipatok Rp3.000, kendaraan jenis Hiace dan Elf sebesar Rp10.000, sedangkan bus dikenakan tarif Rp15.000 per unit.

Pemerintah juga menetapkan tarif khusus bagi kendaraan yang menginap. Untuk sepeda motor dikenakan biaya Rp10.000 per hari, sementara minibus sebesar Rp15.000 per hari.

Yuni menjelaskan, kebijakan penarikan retribusi tersebut telah melalui pertimbangan pemerintah daerah. Selain diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan tarif juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Salah satu pertimbangannya peningkatan PAD yang diimbangi dengan peningkatan layanan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengelola Islamic Center bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, serta kondisi kendaraan pengunjung yang menggunakan layanan parkir berbayar.

“Pengelola IC bertanggung jawab penuh terhadap keamanan, kenyamanan, maupun kondisi kendaraan yang menerima layanan parkir,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov NTB menargetkan penerapan sistem transaksi digital untuk seluruh layanan retribusi parkir di kawasan Islamic Center.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah yang dinilai lebih besar apabila transaksi masih dilakukan secara manual.

“Saya menargetkan seluruh layanan retribusi agar dapat dilaksanakan secara digital karena kalau masih manual potensi kebocoran menjadi lebih besar,” ujar Yuni.

Yuni juga mengajak insan pers ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, masukan dan pengawasan yang objektif diperlukan agar pengelolaan Islamic Center tetap terjaga sekaligus mendukung peningkatan PAD.

“Oleh karena itu kami mendorong rekan-rekan media kiranya dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan yang objektif agar marwah dari IC bisa kita jaga bersama dan secara paralel dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD,” tegasnya.

 

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:15 WIB

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB