SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kawasan Masjid Raya Hubbul Wathan atau Islamic Center (IC) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menerapkan tarif parkir berbayar. Jika sebelumnya pembayaran parkir menggunakan skema infak, sejak 19 November 2026 Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai memberlakukan pungutan retribusi resmi dengan tarif tertinggi mencapai Rp15.000 untuk kendaraan jenis bus.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut fasilitas parkir di salah satu kawasan masjid terbesar sekaligus ikon keagamaan masyarakat NTB. Meski demikian, Pemerintah memberikan pengecualian bagi masyarakat yang datang khusus untuk melaksanakan ibadah salat di masjid tersebut.
Pemberlakuan tarif parkir ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Yuni Hariadi, menjelaskan bahwa penerapan tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan aset daerah.
“Tarif parkir IC mulai berlaku sejak Perda 3/2026 tentang PDRD,” ungkap Yuni Hariadi dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (21/11/2026).
Terpisah, sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Provinsi NTB tersebut menegaskan bahwa tidak semua pengunjung dikenakan retribusi. Pengecualian diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir untuk menunaikan ibadah salat.
“Pengecualian hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah salat di masjid IC,” ujar Hariadi.
Berdasarkan ketentuan tarif yang diumumkan di kawasan Islamic Center, besaran retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan.
Pengendara sepeda motor dikenakan tarif Rp2.000 per unit. Mobil jenis minibus dipatok Rp3.000, kendaraan jenis Hiace dan Elf sebesar Rp10.000, sedangkan bus dikenakan tarif Rp15.000 per unit.
Pemerintah juga menetapkan tarif khusus bagi kendaraan yang menginap. Untuk sepeda motor dikenakan biaya Rp10.000 per hari, sementara minibus sebesar Rp15.000 per hari.
Yuni menjelaskan, kebijakan penarikan retribusi tersebut telah melalui pertimbangan pemerintah daerah. Selain diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan tarif juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Salah satu pertimbangannya peningkatan PAD yang diimbangi dengan peningkatan layanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelola Islamic Center bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, serta kondisi kendaraan pengunjung yang menggunakan layanan parkir berbayar.
“Pengelola IC bertanggung jawab penuh terhadap keamanan, kenyamanan, maupun kondisi kendaraan yang menerima layanan parkir,” tegasnya.
Penerapan tarif parkir tersebut juga mendapat perhatian dari Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto.
Ia mengingatkan Pemprov NTB agar kebijakan retribusi tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi tetap mempertimbangkan fungsi sosial, keagamaan, pendidikan, dan pelayanan publik di kawasan Islamic Center.
Menurut Edo, Islamic Center Hubbul Wathan bukan sekadar aset pemerintah daerah yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan. Kawasan tersebut juga merupakan pusat ibadah, ruang sosial, pendidikan, wisata religi, sekaligus ikon keagamaan masyarakat NTB.
Ia menegaskan, penerapan tarif parkir pada prinsipnya dapat diterima sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, tarif proporsional, pengelolaan transparan, serta diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya, saya tidak menolak kebijakan retribusi parkir sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, tarifnya proporsional, pengelolaannya transparan, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sepadan. Namun, jangan sampai semangat meningkatkan PAD justru menggeser fungsi utama Islamic Center sebagai ruang ibadah dan fasilitas publik,” ujar Edo, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Islamic Center tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan retribusi. Pemerintah juga harus memastikan kawasan tersebut memberikan manfaat sosial, spiritual, pendidikan, dan kebudayaan bagi masyarakat.
Edo menekankan pentingnya membedakan pengunjung yang datang untuk melaksanakan ibadah dengan mereka yang memanfaatkan kawasan Islamic Center untuk wisata, rekreasi, maupun aktivitas komersial.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang datang untuk menunaikan salat memperoleh kemudahan akses dan tidak dibebani prosedur yang menyulitkan untuk mendapatkan pembebasan tarif parkir.
“Jangan sampai orang yang hendak beribadah justru harus menghadapi prosedur administratif yang rumit hanya untuk mendapatkan pembebasan parkir. Fasilitas keagamaan harus memberikan kemudahan, bukan menciptakan hambatan baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema tarif khusus untuk kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan aktivitas masyarakat yang tidak berorientasi komersial.
Edo juga mengingatkan bahwa optimalisasi aset daerah tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan komersialisasi. Sebab, terdapat aset publik yang memiliki nilai manfaat sosial lebih besar dibandingkan potensi penerimaan finansialnya.
Dalam perspektif ekonomi publik, kebijakan fiskal daerah semestinya tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
“Jangan sampai Islamic Center diperlakukan semata-mata sebagai objek ekonomi. Kita harus membedakan antara optimalisasi aset daerah dan komersialisasi fasilitas publik. Keduanya tidak selalu memiliki konsekuensi sosial yang sama,” jelasnya.
Selain mempertimbangkan fungsi sosial dan keagamaan, Edo mendorong Pemprov NTB membuka informasi secara transparan mengenai mekanisme pemungutan retribusi parkir, pihak yang bertanggung jawab, target penerimaan, hingga peruntukan hasil pungutan tersebut.
Menurutnya, penerimaan parkir semestinya dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kawasan Islamic Center. Mulai dari pemeliharaan fasilitas, kebersihan, keamanan, penataan kendaraan, hingga kenyamanan pengunjung.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dibebani kewajiban membayar tarif, tetapi juga memperoleh manfaat nyata melalui peningkatan pelayanan.
“Prinsipnya, setiap pungutan kepada masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat membayar, tetapi kondisi fasilitas, keamanan, dan kenyamanan tidak mengalami perbaikan,” tambahnya.
Edo juga menyarankan pemerintah membuka ruang dialog dengan pengelola Islamic Center, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, pelaku UMKM, serta masyarakat sekitar.
Konsultasi publik dinilai penting untuk memastikan kebijakan parkir tidak menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut akses masyarakat, aktivitas ekonomi di sekitar kawasan, dan keberlanjutan fungsi sosial Islamic Center.
“Islamic Center adalah ruang bersama milik masyarakat. Karena itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menentukan bagaimana kawasan ini dikelola. Pemerintah harus memastikan kebijakan parkir tidak mengurangi aksesibilitas dan tidak mematikan aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB menargetkan penerapan sistem transaksi digital untuk seluruh layanan retribusi parkir di kawasan Islamic Center.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah yang dinilai lebih besar apabila transaksi masih dilakukan secara manual.
“Saya menargetkan seluruh layanan retribusi agar dapat dilaksanakan secara digital karena kalau masih manual potensi kebocoran menjadi lebih besar,” ujar Yuni.
Yuni juga mengajak insan pers ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, masukan dan pengawasan yang objektif diperlukan agar pengelolaan Islamic Center tetap terjaga sekaligus mendukung peningkatan PAD.
“Oleh karena itu kami mendorong rekan-rekan media kiranya dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan yang objektif agar marwah dari IC bisa kita jaga bersama dan secara paralel dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Edo menawarkan pendekatan social-oriented parking policy, yakni kebijakan parkir yang tetap mendukung penerimaan daerah, tetapi mengutamakan fungsi sosial, kemudahan beribadah, keadilan akses, serta kualitas pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan Islamic Center tidak boleh berhenti pada berapa besar pendapatan parkir yang masuk ke kas daerah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah beribadah, apakah fasilitas semakin terawat, apakah kawasan semakin nyaman, dan apakah keberadaannya memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas,” terang Edo.
Menurutnya, Pemprov NTB perlu memastikan Islamic Center Hubbul Wathan tetap menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat NTB, bukan sekadar kawasan yang diukur berdasarkan potensi penerimaan retribusinya.
Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Pariwisata Nasional, kawasan Islamic Center NTB tercatat sebagai salah satu daya tarik wisata buatan di Kota Mataram. Kawasan tersebut memiliki area parkir sekitar 2.000 meter persegi dengan kapasitas 500 sepeda motor, 100 mobil, dan 20 bus.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











