SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Persoalan regulasi Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan dalam diskusi yang membahas hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.
Praktisi Hukum, Amir Mahmud, menyoroti kejelasan dasar hukum program tersebut, mulai dari bentuk Produk Hukum, Keputusan Gubernur, hingga pedoman dan petunjuk teknis yang menjadi landasan pelaksanaannya.
Amir menilai, hasil asesmen FITRA NTB mengungkap sejumlah persoalan tata kelola yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut kepastian hukum dan proses pembentukan regulasi.
Pandangan itu disampaikan setelah Amir mendengarkan pemaparan Ketua Tim Asesmen Desa Berdaya FITRA NTB, Gatot Sulistoni, mengenai berbagai risiko tata kelola dalam implementasi program.
Menurut Amir, hal mendasar yang harus dipastikan adalah jenis produk Hukum yang digunakan Pemerintah Provinsi sebagai landasan kebijakan. Ia mempertanyakan apakah instrumen tersebut termasuk regeling atau beschikking, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan fungsi hukum berbeda.
“Regeling merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sementara itu, beschikking merupakan keputusan yang bersifat menetapkan,” ujarnya.
Mantan Komisioner Bawaslu Lombok Timur tersebut menjelaskan, dalam konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), setiap kebijakan dan program Pemerintah harus memiliki dasar Hukum yang jelas.
Karena itu, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum (Pedum), hingga Petunjuk Teknis (Juknis) Program Desa Berdaya harus disusun sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.
Amir juga menyoroti persoalan penomoran sejumlah keputusan gubernur yang muncul dalam paparan hasil asesmen FITRA.
Menurutnya, kemunculan keputusan dengan nomor yang berdekatan perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut hanya berupa kesalahan administratif atau justru mengindikasikan masalah yang lebih mendasar dalam proses penerbitan keputusan.
“Apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kesalahan manusia, ketidakpahaman, atau justru menunjukkan adanya kesalahan secara sistemik?,” katanya.
Amir menduga sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan Desa Berdaya memiliki keterkaitan dengan regulasi yang belum dipersiapkan secara matang.
Padahal, aturan pelaksanaan seharusnya memberikan kejelasan mengenai mekanisme kerja, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam program.
Ia juga mengingatkan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip penting yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, ketidakjelasan produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dapat berdampak pada kepastian aturan teknis yang digunakan dalam pelaksanaan program.
Dalam situasi tersebut, keterlibatan masyarakat sipil melalui asesmen dan pengawasan dinilai penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Amir menegaskan, pengawasan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil bukan bertujuan menghambat kebijakan pemerintah. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyebut masyarakat sipil memiliki ruang untuk menempuh langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan regulasi. Langkah tersebut dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pertanggungjawaban pelaksanaannya.
Amir meminta pemerintah daerah memeriksa kembali kesesuaian produk hukum yang menjadi landasan Program Desa Berdaya dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Proses penyusunan regulasi, kata dia, harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum ketika program dilaksanakan.
“Saya kira masyarakat sipil sedang berupaya membantu pemerintah memastikan persoalan-persoalan dalam program ini dapat diperbaiki, sehingga pelaksanaannya benar secara regulasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi terhadap dasar hukum menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh Program Desa Berdaya. Dengan regulasi yang jelas, pelaksanaan Program
diharapkan memiliki kepastian Hukum, tata kelola yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











