Diskusi FITRA NTB, Praktisi Hukum Amir Mahmud Bongkar Persoalan Regulasi Desa Berdaya

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 21:41 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum Amir Mahmud Menyoroti Persoalan Regulasi Program Desa Berdaya Dalam Diskusi Bersama FITRA NTB, Terutama Terkait Kepastian Hukum dan Kedudukan Instrumen Kebijakan Yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Program

Praktisi Hukum Amir Mahmud Menyoroti Persoalan Regulasi Program Desa Berdaya Dalam Diskusi Bersama FITRA NTB, Terutama Terkait Kepastian Hukum dan Kedudukan Instrumen Kebijakan Yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Program

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Persoalan regulasi Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan dalam diskusi yang membahas hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.

Praktisi Hukum, Amir Mahmud, menyoroti kejelasan dasar hukum program tersebut, mulai dari bentuk Produk Hukum, Keputusan Gubernur, hingga pedoman dan petunjuk teknis yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Amir menilai, hasil asesmen FITRA NTB mengungkap sejumlah persoalan tata kelola yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut kepastian hukum dan proses pembentukan regulasi.

Pandangan itu disampaikan setelah Amir mendengarkan pemaparan Ketua Tim Asesmen Desa Berdaya FITRA NTB, Gatot Sulistoni, mengenai berbagai risiko tata kelola dalam implementasi program.

Menurut Amir, hal mendasar yang harus dipastikan adalah jenis produk Hukum yang digunakan Pemerintah Provinsi sebagai landasan kebijakan. Ia mempertanyakan apakah instrumen tersebut termasuk regeling atau beschikking, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan fungsi hukum berbeda.

“Regeling merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sementara itu, beschikking merupakan keputusan yang bersifat menetapkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov NTB Perkuat Desa Berdaya, Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Dibidik dari Keluarga hingga Desa

Mantan Komisioner Bawaslu Lombok Timur tersebut menjelaskan, dalam konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), setiap kebijakan dan program Pemerintah harus memiliki dasar Hukum yang jelas.

Karena itu, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum (Pedum), hingga Petunjuk Teknis (Juknis) Program Desa Berdaya harus disusun sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

Amir juga menyoroti persoalan penomoran sejumlah keputusan gubernur yang muncul dalam paparan hasil asesmen FITRA.

Menurutnya, kemunculan keputusan dengan nomor yang berdekatan perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut hanya berupa kesalahan administratif atau justru mengindikasikan masalah yang lebih mendasar dalam proses penerbitan keputusan.

“Apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kesalahan manusia, ketidakpahaman, atau justru menunjukkan adanya kesalahan secara sistemik?,” katanya.

Amir menduga sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan Desa Berdaya memiliki keterkaitan dengan regulasi yang belum dipersiapkan secara matang.

Padahal, aturan pelaksanaan seharusnya memberikan kejelasan mengenai mekanisme kerja, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam program.

Ia juga mengingatkan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip penting yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga :  Pelajar SMA Kota Mataram Asal Sumbawa Curi Motor Teman, Modus Numpang Tidur

Menurutnya, ketidakjelasan produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dapat berdampak pada kepastian aturan teknis yang digunakan dalam pelaksanaan program.

Dalam situasi tersebut, keterlibatan masyarakat sipil melalui asesmen dan pengawasan dinilai penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

Amir menegaskan, pengawasan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil bukan bertujuan menghambat kebijakan pemerintah. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menyebut masyarakat sipil memiliki ruang untuk menempuh langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan regulasi. Langkah tersebut dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Amir meminta pemerintah daerah memeriksa kembali kesesuaian produk hukum yang menjadi landasan Program Desa Berdaya dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan regulasi, kata dia, harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum ketika program dilaksanakan.

“Saya kira masyarakat sipil sedang berupaya membantu pemerintah memastikan persoalan-persoalan dalam program ini dapat diperbaiki, sehingga pelaksanaannya benar secara regulasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap evaluasi terhadap dasar hukum menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh Program Desa Berdaya. Dengan regulasi yang jelas, pelaksanaan Program

diharapkan memiliki kepastian Hukum, tata kelola yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Dituntut Seumur Hidup, Eks Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi Divonis 20 Tahun Penjara
Pemprov NTB Jawab Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Dikawal 14 Instrumen Kebijakan
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Jumat, 20 November 2026 - 11:30 WIB

Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 08:53 WIB

Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan

Berita Terbaru