NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri Menerima Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik Dalam Ajang INAHAFF Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026)

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri Menerima Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik Dalam Ajang INAHAFF Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026)

SUMBAWAPOST.com |™ Jakarta-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih pengakuan di tingkat nasional atas komitmennya dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

NTB berhasil menempati peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam kategori tersebut, Provinsi Bali meraih peringkat pertama, disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi kedua, dan NTB pada peringkat ketiga.

Capaian ini menjadi pengakuan atas komitmen NTB dalam memperkuat tata kelola Program JKN, khususnya melalui upaya pencegahan kecurangan dan peningkatan integritas pelayanan kesehatan.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Baca Juga :  Bawaslu NTB Gandeng DPW PBB Perkuat Demokrasi, Siapkan Masukan Menuju Pemilu 2029

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang harus dipelihara melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan peserta JKN.

Ia menegaskan, pencegahan kecurangan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Langkah antisipasi harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam forum tersebut menegaskan bahwa kecurangan dalam pelayanan kesehatan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Karena itu, pengendalian kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak.

Prihati mengungkapkan, hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan perlindungan tersebut membutuhkan penguatan tata kelola dan pengendalian kecurangan agar keberlanjutan Program JKN tetap terjaga.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap pelapor, serta penguatan regulasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan Program JKN.

Penghargaan tingkat nasional ini menjadi dorongan bagi NTB untuk terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat.

Sebab, menjaga keberlanjutan Program JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tetap terlindungi dan kepercayaan publik terus terjaga.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat
Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis
DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:06 WIB

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati

Rabu, 18 November 2026 - 09:22 WIB

Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Berita Terbaru