Dewan NTB Aji Maman Desak Gubernur: Dana BTT APBD-P 2025 ‘Wajib’ Dianggarkan untuk Korban Banjir Bima

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Dapil NTB VI (Bima, Kota Bima dan Dompu) Muhamad Aminurlah siap memperjuangkan alokasi Dana Tak Terduga (BTT) untuk Wera, Ambalawi, Lambu, dan Bima agar bencana tidak meninggalkan jejak penderitaan panjang bagi masyarakat. Sawah harus kembali produktif, sungai dan jaringan irigasi harus pulih, sementara korban banjir tidak boleh ditinggalkan. Dana BTT menjadi prioritas mutlak yang harus dianggarkan demi meringankan beban warga terdampak.

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Anggota DPRD Dapil NTB VI, Muhamad Aminurlah atau akrab disapa Aji Maman, mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pentingnya alokasi Dana Tak Terduga (BTT) untuk korban bencana banjir di Kabupaten Bima. Pernyataan ini disampaikan usai Aji Maman mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB di Aula Rinjani Kantor Gubernur NTB yang membahas jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait APBD-P NTB 2025. Rabu (24/9).

Menurut Aji Maman, dana BTT menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di tiga kecamatan terdampak parah yaitu Lambu, Wera, dan Ambalawi.

Baca Juga :  Miris! Demi Cuan, Ayah dan Anak di Bima Kompak Bobol HP dan Motor Warga

“Yang BTT itu wajib dianggarkan untuk korban bencana di Bima, terutama tiga kecamatan itu. Itu wajib,” tegasnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa prioritas utama adalah pemulihan sektor pertanian. Banyak petani masih kesulitan menanam akibat sawah yang terdampak banjir, kerusakan dam, jaringan irigasi, hingga sedimentasi sungai yang belum tertangani.

“Petani harus bisa kembali menanam, sawah harus kembali produktif, dan sistem irigasi serta dam yang rusak harus segera diperbaiki agar kegiatan pertanian bisa normal kembali,” ujarnya.

Aji Maman juga menyoroti kondisi masyarakat pasca-banjir yang hingga kini masih memperihatinkan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena rumah dan fasilitas umum rusak parah. Ia menekankan bahwa alokasi BTT bukan sekadar angka di APBD, tetapi menjadi garansi hidup dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

“Meskipun dalam rancangan perubahan APBD 2025 saat ini alokasi untuk tiga daerah tersebut belum ada, insya Allah saya akan terus memperjuangkan agar BTT yang seharusnya masuk untuk wilayah ini dapat dianggarkan,” kata Aji Maman, dengan nada tegas.

Baca Juga :  Arus Dukungan ke Paslon 02 ZulUhel Menguat, Indikasi Kemenangan di Pilgub NTB 2024

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana BTT, agar masyarakat bisa memantau bantuan yang diberikan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan tidak terjadi penyalahgunaan. “Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.

Politisi asal Dapil Bima, Kota Bima dan Dompu ini menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera bertindak. Ia juga mendorong agar seluruh stakeholder terkait melakukan verifikasi cepat korban terdampak banjir, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dari program pemulihan.

“Kita harus bergerak cepat. Banyak warga masih kesulitan pasca-banjir, kebutuhan pokok dan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Aji Maman Duta Partai PAN berharap pemerintah provinsi mempercepat pencairan Dana BTT dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan tepat. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikan kehidupan masyarakat Bima ke kondisi normal, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

 

Berita Terkait

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Berita ini 89 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Berita Terbaru