Dalam penyerahan Rancangan dokumen perubahan KUA-PPAS APBD-P 2025, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan arah kebijakan dan cetak biru pembangunan NTB. Fokusnya yakni meningkatkan kualitas SDM, membangun infrastruktur merata, mendorong ekonomi inklusif, dan mempercepat digitalisasi layanan publik.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Suasana Ruang Rinjani, Kantor Gubernur NTB, yang sementara disulap menjadi ruang sidang paripurna DPRD NTB, Rabu (3/9/2025), terasa berbeda. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal hadir langsung untuk menyerahkan dokumen rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUA-PPAS-APBD-P) tahun 2025.
Dalam pidatonya, Iqbal menegaskan bahwa dokumen perubahan KUA-PPAS ini bukan sekadar angka-angka, melainkan cermin komitmen, arah kebijakan, dan cetak biru (blueprint) pembangunan daerah NTB.
“Dokumen ini disusun dengan penuh kehati-hatian melalui analisa mendalam terhadap kondisi aktual, tantangan global, dan peluang yang ada. Semuanya berpijak pada RPJMD Provinsi NTB dengan visi-misi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia,” tegas Iqbal.
Iqbal menyampaikan bahwa APBD-P 2025 akan diarahkan pada empat prioritas strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB:
1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Merata
3. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
4. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Digitalisasi Layanan
“Dokumen ini disusun dengan prinsip kehati-hatian fiskal, namun tetap aspiratif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Pendapatan kita proyeksikan secara realistis, sementara belanja diarahkan pada program-program yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, terutama di pelosok dan kelompok rentan,” jelas Iqbal.
Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa anggaran perubahan APBD-P 2025 akan dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Program-program prioritas akan disebar merata, tanpa mengorbankan kualitas pembangunan, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Sidang paripurna ini berlangsung khidmat dan penuh perhatian, mengingat dokumen KUA-PPAS menjadi pondasi penting bagi percepatan pembangunan NTB di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi nasional.
