Bawaslu NTB Perintahkan Panwascam Antisipasi Isu Sara dan Fanatisme Kedaerahan 

Bawaslu NTB Ingatkan Kerawanan Pilkada 2024

SumbawaPost, Mataram –

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB Itratip, menegaskan bahwa potensi Kerawanan Pilkada lebih tinggi dibandingkan Pileg dan Pilpres 2024.

Hal ini ditemukannya saat membuka Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, Kamis (7/6/2024) sore. Yang dihadiri Panwascam Kabupaten kota di NTB.

Sambung ia, menurut Itratip, potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antar calon kepala daerah di masing-masing wilayah di NTB.

Hal ini, menurutnya dipicu adanya hubungan paslon Pilkada dari sisi etnis, geografis, kekerabatan.

Untuk Provinsi NTB, biasanya para calonnya terdiri dari Pulau yakni, Sumbawa dan Pulau Lombok dan tiga etnis besar yakni, Samawa, Mbojo dan Suku Sasak.

“Nah fanatisme kedaerahan ini yang harus diwaspadai. Ini bisa mengarah ke isu (Suku, Agama, dan Antar Golongan). Tugas kita adalah bagaimana mencegah isu sara itu tidak berkembang luas di Pilkada,” ujar Itratip.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa dengan kuatnya sentimen kedaerahan dan fanatisme kesukuan di Pilkada.

Baik Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota di NTB, tentunya hal ini berpotensi akan banyak memunculkan berita hoax atau berita bohong.

“Saya ingatkan tolong para Panwas kabupaten/kota hingga panwas kecamatan untuk mengantisipasi isu sara itu. Ini berbahaya jika tidak dicegah dari sekarang, karena akan merusak disharmonisasi bangsa,” kata Itratip lantang.

Ia menambahkan, bahwa lantaran Pilkada akan ramai dengan adanya laporan pelanggaran, tentunya para Panwas di semua level dari kabupaten hingga desa, harus benar-benar aktif melakukan persiapan pelaporannya.

Selanjutnya, antisipasi terhadap potensi keterlibatan ASN dan kepala desa secara masif juga harus mulai dipersiapkan.

“Biasanya, pelanggaran Pilkada dari sisi ASN bisa lebih besar ketimbang saat pemilu lalu. Ini termasuk tenaga honorer, tenaga kontrak juga rentan karena nasib mereka tergantung dari hasil pilkada. Tugas kita semua harus bagaimana aktif melakukan pengawasan dan antisipasi akan potensi kerawanan itu,” tandas Itratip.

“Ini tantangan dan dinamikanya. Dan ingat isu pilkada dan pileg jelas berbeda. Isu pilkada adalah isu domestik, sehingga tantangannya jauh lebih berat,” tegas Itratip.

Kegiatan tersebut juga ikut dihadiri oleh Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid yang menyampaikan evaluasi teknis pelaksanaan Pemilu 2024 serta Perwakilan Polda NTB sebagai bagian dari Gakkumdu Provinsi NTB.

SUMBAWAPOST.com