SUMBAWAPOST.com, Mataram – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tempat pemungutan Suara (TPS) tidak berdekatan dengan rumah atau posko pemenangan pasangan calon peserta Pilkada.
“Kalau bisa jangan ada TPS berdekatan dengan posko pemenangan pasangan calon, karena bisa mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak suaranya di TPS,” tegas Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi NTB Hasan Basri saat mengikuti simulasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang digelar oleh KPU NTB d Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa kemarin. 15 Oktober 2024.
Selain itu, Hasa juga menyinggung soal pendirian TPS yang masih belum ramah disabilitas.
“Karena tidak ada bantuan akses kepada pemilih difabel untuk masuk ke TPS yang letaknya sedikit tinggi karena ada papan penyangga yang dipasang oleh KPPS,”ungkapnya
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kehadiran saksi paslon yang hanya berada di luar TPS. menurutnya, saksi juga harus berada di dalam TPS untuk memantau jalannya proses pungut hitung. Hasan juga menegaskan bahwa bimtek KPPS yang dilakukan oleh KPU juga harus menekankan pelayanan kepada pemilih difabel dan TPS akses.
“Soal jenis pemilih juga harus disosialisasikan lagi, yakni DPT, pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih khusus (DPK), karena tidak semua warga mengetahui perbedaannya dan berapa surat suara nanti yang diterima kalau mereka pindah memilih, sehingga simulasi yang lebih masif itu penting dilakukan,” pungkasnya.
Sementara, Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, menuturkan bahwa simulasi ini digelar untuk memahami sejumlah hal krusial dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Mengingat Pemahaman KPPS terhadap prosedur pemungutan dan penghitungan suara menjadi hal yang diatensi. Selain dari segi waktu yang dibutuhkan oleh pemilih dari waktu registrasi hingga selesai melakukan pemilihan di bilik suara.
“Mulai dari prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, serta bagaimana menggunakan fasilitas pemungutan suara itu yang harus didalami, pemahaman petugas KPPS kami terhadap prosedur juga perlu diperhatikan,” ungkapnya.
