SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas gerakan Pendidikan Anti-Korupsi dengan menyasar 20 satuan Pendidikan tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) di Pulau Lombok pada 18-19 November 2026.
Tak berhenti di lingkungan Sekolah, Pemprov NTB juga menyiapkan program Desa Beraksi (Desa Berantas Korupsi) yang menyasar Tiga Desa pada 24-25 November 2026.
Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026. Program ini diselenggarakan Inspektorat Provinsi NTB bersama Forum Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI) NTB sebagai upaya menanamkan nilai integritas sejak dini sekaligus membangun kesadaran kolektif dalam mencegah korupsi.
Penyuluh Anti-Korupsi NTB, Dr. Tuti Aprianti, menegaskan bahwa Pendidikan Anti-Korupsi menjadi bagian penting dari upaya pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
- Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
- Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
- Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
“Pendidikan Anti-Korupsi merupakan bagian penting dari upaya pencegahan yang harus dibangun secara berkelanjutan. Pemberantasan Korupsi tidak cukup hanya mengandalkan Penindakan dan Pengawasan, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter serta pembiasaan perilaku berintegritas,” ujar Tuti. Jum’at (20/11/2026).
Dalam rangkaian kegiatan HAKORDIA 2026, Pemprov NTB telah menyiapkan Dua agenda utama dengan sasaran dan Waktu Pelaksanaan berbeda.
Berikut jadwal kegiatan edukasi Anti-Korupsi di NTB:
– 18-19 November 2026: Edukasi Anti-Korupsi di 20 satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan MA di Pulau Lombok, meliputi Sekolah-sekolah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.
– 24-25 November 2026: Program Desa Beraksi (Desa Berantas Korupsi) yang menyasar Tiga Desa di Provinsi NTB.
Melalui dua agenda tersebut, gerakan antikorupsi diperluas dari lingkungan pendidikan hingga pemerintahan desa. Langkah ini diharapkan membangun budaya integritas yang melibatkan pelajar, tenaga pendidik, aparatur Desa, dan Masyarakat.
Edukasi antikorupsi di lingkungan sekolah tidak hanya menyasar peserta Didik, tetapi juga melibatkan seluruh unsur strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan.
Peserta kegiatan mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana, kepala tata usaha, bendahara, guru, hingga siswa.
Pelibatan seluruh unsur tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses pembelajaran, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan penerapan tata kelola yang berintegritas.
“Sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses pembelajaran, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan penerapan tata kelola yang berintegritas. Nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan disiplin harus tercermin dalam seluruh aktivitas Warga Sekolah,” ungkap Tuti.
Dalam pelaksanaannya, para Penyuluh Anti-Korupsi NTB diterjunkan ke sejumlah sekolah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.
Melalui penyampaian materi dan dialog partisipatif, warga sekolah diajak mengenali berbagai bentuk perilaku koruptif, memahami dampaknya, serta menghubungkan nilai-nilai antikorupsi dengan persoalan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Tuti menjelaskan, edukasi tersebut melibatkan berbagai unsur sekolah agar nilai integritas tidak hanya dipahami oleh siswa, tetapi juga diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Edukasi antikorupsi tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga melibatkan seluruh unsur strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, bendahara hingga siswa, semuanya memiliki peran dalam membangun lingkungan yang menjunjung tinggi integritas,” jelasnya.
Pendidikan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai bentuk dan larangan korupsi. Lebih dari itu, nilai integritas perlu tumbuh menjadi kesadaran dan kebiasaan yang membimbing seseorang dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan.
“Pendidikan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai bentuk dan larangan korupsi. Lebih dari itu, nilai integritas harus tumbuh menjadi kesadaran dan kebiasaan yang membimbing seseorang dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan,” tegas Tuti.
Setelah menyasar lingkungan Pendidikan, Pemprov NTB akan memperluas gerakan antikorupsi melalui program Desa Beraksi pada 24-25 November 2026.
Program tersebut menyasar tiga desa di NTB dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Perluasan edukasi hingga tingkat desa menjadi langkah penting karena pencegahan korupsi juga berkaitan erat dengan keterbukaan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik, kepatuhan aparatur terhadap ketentuan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Keterbukaan Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Publik, kepatuhan aparatur terhadap ketentuan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi bagian penting untuk membangun Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” paparnya.
Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga diharapkan tumbuh sebagai budaya dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Rangkaian kegiatan menyambut HAKORDIA 2026 ini menunjukkan bahwa membangun Pemerintahan yang bersih membutuhkan proses panjang dan keterlibatan seluruh elemen Masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











