SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Matadata Institute Merumuskan sekitar 25 butir Rekomendasi Strategis berdasarkan Kajian terhadap Arah Kebijakan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), selama Satu Tahun terakhir.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan Sistem Meritokrasi, Percepatan penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga penyehatan alokasi Anggaran di Sektor Kesehatan.
Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Silaturahmi Pemikiran (Silatul Fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant dan Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Nurdin menjelaskan, Rekomendasi itu disusun sebagai kontribusi bagi perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Arah Pembangunan Daerah. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi bahan pPrtimbangan bagi Pemprov NTB dalam menyempurnakan Kebijakan.
“Matadata Institute telah merangkum sekitar 25 Poin Rekomendasi dari hasil kajian terhadap Kebijakan Pemerintahan Iqbal-Dinda. Rekomendasi ini mencakup penguatan Sistem Meritokrasi, Penanganan Kemiskinan Ekstrim melalui Program Desa Berdaya, hingga kebijakan APBD di Sektor Kesehatan. Kami ingin masukan ini menjadi Kontribusi Konstruktif bagi perbaikan Pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada Pemerintah Daerah,”ungkap Nurdin, dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu (17/10/2026).
Salah satu poin yang menjadi perhatian Matadata Institute adalah penguatan Sistem Meritokrasi dalam Pemerintahan. Sistem ini berkaitan dengan Pengelolaan Aparatur berdasarkan Kompetensi, Kinerja, dan Kualifikasi.
Selain itu, rekomendasi yang disusun juga menyoroti percepatan penanganan Kemiskinan Ekstrim melalui Program Desa Berdaya. Upaya tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari agenda Pembangunan yang menyentuh Kebutuhan Masyarakat.
Bidang Kesehatan turut masuk dalam kajian, khususnya terkait Kebijakan Alokasi Anggaran dalam APBD. Matadata Institute memasukkan penyehatan Anggaran sektor Kesehatan sebagai salah satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
Ketiga bidang tersebut menjadi bagian dari sekitar 25 poin rekomendasi yang dirumuskan lembaga tersebut. Rincian lengkap seluruh poin belum diuraikan dalam keterangan yang disampaikan.
Nurdin menambahkan, resolusi strategis tersebut merupakan intisari dokumentasi perjalanan Kepemimpinan Daerah selama satu tahun terakhir.
Dokumen Rekomendasi itu direncanakan diserahkan secara resmi kepada Pemprov NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Provinsi.
Penyerahan tersebut diharapkan membuka ruang dialog antara Lembaga Riset dan Pemerintah Daerah, sehingga hasil kajian dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Penyempurnaan Kebijakan Pembangunan.
Matadata Institute merupakan lembaga riset independen yang resmi diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025. Lembaga ini mengusung moto “Dengan Data, Kita Menata” sebagai komitmen untuk mendukung pengambilan Keputusan Strategis berbasis Data.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
