SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menaruh perhatian besar terhadap Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana dan Pelayanan Kemanusiaan. Salah satu persoalan yang menjadi Sorotan adalah masih adanya Kelemahan dalam Penyusunan rencana Kontingensi Bencana atau Contingency Plan di Daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB Tahun 2026 di Lombok Astoria, Mataram, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Iqbal, setiap potensi bencana di NTB idealnya memiliki prosedur operasi standar yang jelas. Dengan demikian, seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana dapat bergerak cepat pada masa kritis atau golden time, tanpa harus menunggu instruksi.
“Sekarang di BPBD, salah satu tugas yang saya bebankan adalah untuk membuat contingency plan for every single disaster risk. Karena dengan ada contingency plan, jelas apa peran PMI nanti, apa peran tentara, polisi, BPBD, Dinsos, Dinkes, dan rumah sakit. Sehingga ketika terjadi bencana, orang tidak akan lagi menunggu perintah, masing-masing sudah tahu apa yang harus dilakukan,” urainya.
Karena itu, Iqbal menekankan pentingnya integrasi peran PMI sebagai salah satu unsur penting dalam penanganan krisis ke dalam skenario penanggulangan bencana daerah yang lebih terukur.
Menurutnya, PMI memiliki barisan relawan yang selalu siaga dan terlibat dalam penanganan berbagai bencana di NTB.
“Relawan PMI NTB selama ini, telah membuktikan diri. sebagai humanitarian entrepreneur yang bekerja tulus demi kemanusiaan. Selalu hadir di saat-saat kritis. mulai dari gempa bumi 2018, pandemi COVID-19, hingga rentetan banjir di berbagai wilayah Kabupaten/Kota se-NTB. Efektivitas PMI ini, lahir dari struktur komando dan kontrol yang terbangun dengan sangat baik di lapangan,” katanya.
Sebagai Pelindung PMI NTB, Iqbal berharap Musprov XII PMI NTB tidak hanya berkutat pada dinamika pemilihan ketua, tetapi juga menghasilkan komitmen terhadap penguatan basis data relawan dan manajemen stok darah.
“Khusus untuk manajemen stok darah ini, Pemerintah Provinsi NTB, ingin memberikan dukungan, agar kemampuan PMI bukan hanya untuk menyediakan stok darah dan mengolahnya di tingkat provinsi, tapi juga trombosit dan sebagainya. Sehingga kebutuhan masyarakat NTB, terutama pada saat bencana dan kebutuhan di rumah sakit, bisa didukung dan dipenuhi dari PMI NTB nantinya,” jelasnya.
Mengutip Surat Al-Maidah ayat 32, Gubernur Iqbal kembali mengingatkan prinsip fundamental kemanusiaan bahwa menyelamatkan satu nyawa seolah-olah telah menyelamatkan seluruh umat manusia.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI RI, Sudirman Said, turut menyinggung keistimewaan eksistensi PMI di Indonesia, khususnya dalam manajemen stok darah.
Menurutnya, meski mandat awal palang merah lahir dari krisis konflik bersenjata dan bencana alam, PMI Indonesia memiliki kekhasan dengan mengambil peran vital dalam penyediaan darah nasional.
Ia juga menyebut reputasi PMI Indonesia dihormati di dunia internasional karena menangani persoalan kemanusiaan yang kompleks secara terstruktur.
“Ekspertis kita ditunggu dan sering diundang ke berbagai forum internasional. Kita punya sarana training WASH (Water and Sanitation) di Bandung yang menjadi tempat berlatihnya seluruh kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Donor Advisory Group yang datang ke markas pusat juga sangat terkesan karena kita sukses menangani bencana-bencana bersejarah seperti di Aceh, Palu, dan NTB, dengan terus berkolaborasi bersama seluruh stakeholder termasuk pemerintah,” pungkasnya.
Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Palang Merah Indonesia Provinsi NTB Tahun 2026 dengan agenda utama pemilihan Ketua PMI NTB masa bakti 2026-2031 tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda Provinsi NTB dan pengurus PMI Kabupaten/Kota se-NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
