Gubernur NTB Bongkar Masalah Tambak Udang di Sumbawa

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:24 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal Saat Meninjau Tambak Undang di Wilayah Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa, dan Menyoroti Kondisi IPAL Serta Kendala Perizinan.

Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal Saat Meninjau Tambak Undang di Wilayah Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa, dan Menyoroti Kondisi IPAL Serta Kendala Perizinan.

SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Lalu Muhamad Iqbal menyoroti Sejumlah Persoalan dalam Pengelolaan Tambak Undang di Wilayah Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Kendala Perizinan.

Persoalan tersebut ditemukan saat Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa pada 1 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta Tim Pengawasan Terpadu Provinsi NTB yang dikoordinasikan Inspektur Provinsi NTB bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB.

Rombongan meninjau secara langsung salah satu tambak udang di wilayah Pulau Kaung untuk melihat kondisi IPAL sekaligus pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan tambak.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa IPAL yang saat ini tersedia harus segera diperbaiki agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari perairan maupun merusak ekosistem pesisir.

“IPAL yang saat ini ada harus segera diperbaiki sehingga limbah yang dihasilkan tidak mencemari perairan maupun merusak ekosistem pesisir,” tegas Gubernur NTB Miq Iqbal.

Menurutnya, penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Pelaku Usaha agar menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selain persoalan IPAL, Tim Pengawasan Terpadu juga menemukan kendala perizinan dasar pada tambak udang tersebut yang diduga berkaitan dengan aktivitas reklamasi.

Kondisi tersebut menyebabkan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS) belum dapat diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan.

“Pembinaan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan,” ujar Miq Iqbal.

Berdasarkan temuan di lapangan, Tim Pengawasan Terpadu akan memfasilitasi para pelaku usaha dan membantu menyelesaikan kendala perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendampingan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lingkungan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kegiatan usaha tambak berjalan tertib dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

“Tim Pengawasan Terpadu akan memfasilitasi para pelaku usaha dan membantu menyelesaikan kendala perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong untuk memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan,” jelasnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru