SUMBAWAPOST.com | Mataram-Polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali memanas. Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir menegaskan tidak gentar dengan rencana pelaporan dirinya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB oleh tiga Ketua DPC PPP.
Menanggapi rencana laporan tersebut, Muzihir menyatakan siap menghadapi proses hukum dan mempersilakan pihak yang menudingnya untuk melapor.
“Silahkan saja. Yang jelas saya laksanakan selama lima tahun ini sudah transparan. Silahkan diaudit, silahkan dilihat. Terus uang saksi yang dikatakan tiga orang itu dia juga menerima dan uang itu transparan,” tegas Muzihir. Jum’at (6/2/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, dirinya akan mengambil langkah hukum balik.
“Tapi ingat disaat dia laporkan saya, kalau dia tidak terbukti saya laporkan balik dia. Pencemaran nama baik. Saya siap. Silakan dilaporkan, jadi dia harus siap kalau saya tidak terbukti jadi siap saya lapor balik. Jadi jangan main-main,” ujarnya.
Menurut Muzihir, pengelolaan dana partai selama kepemimpinannya telah dilakukan secara terbuka dan diaudit secara rutin.
“Yang jelas saya sudah menjalankan partai ini dengan sangat transparan. Kan setiap tahun uang itu sudah diaudit oleh BPK. Silahkan kalau dia berani laporkan saya. Jangan salahkan juga saya laporkan balik,” tegasnya.
Sebelumnya, tiga Ketua DPC PPP yang tidak mengakui Surat Keputusan (SK) DPW PPP NTB berencana melaporkan Muzihir ke Kejati NTB.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana hibah bantuan partai politik (Banpol) serta dana saksi Pemilu 2024.
Ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), Narsudin, menyatakan pihaknya bersama Ketua DPC PPP KSB dan Kota Bima akan melayangkan laporan resmi.
“Karena kami duga selama lima tahun ini tidak pernah dipergunakan sebagaimana yang diusulkan dalam proposal,” kata Narsudin, Kamis (5/2).
Selain Banpol, pihaknya juga menyoroti dana saksi partai pada Pemilu 2024.
“Saya bersama ketua DPC PPP yang lain. Yaitu ketua DPC KSB dan Kota Bima,” ujarnya.
Narsudin juga menilai kepemimpinan Muzihir selama lima tahun terakhir tidak berhasil meningkatkan perolehan suara partai.
“Jadi suara PPP NTB turun jauh dibanding Pemilu 2019 saat dipimpin oleh ibu Hj Wartiah. Dari sini kami anggap gagal,” cetusnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
