Ngobrol Perizinan, Singgung Tambang! DPRD NTB dan Lampung Kompak Godok Aturan Strategis

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:54 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada Selasa, 24 Juni 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pleno Gedung Sekretariat DPRD NTB ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan bertukar pengalaman mengenai perizinan dan pertanahan, khususnya dalam sektor usaha dan pertambangan di daerah.

Rombongan DPRD Lampung disambut langsung oleh pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD NTB, yang saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Ketua Pansus I DPRD NTB, Abdul Rauf, S.T., M.M., yang didampingi oleh anggota Pansus, Raden Rahadian Soedjono dan Hulaemi, S.E., menerima langsung delegasi DPRD Lampung dan memimpin jalannya forum diskusi.

Baca Juga :  Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen Gara-Gara Tambang: Gubernur Iqbal Blak-blakan, 'Salah Smelter'

“Kami menerima kunjungan DPRD Provinsi Lampung dari Komisi I yang tengah menyusun Rancangan Perda tentang Izin Pertambangan. Di saat yang sama, NTB juga sedang menyusun Raperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah,” jelas Abdul Rauf Duta Partai Demokrat Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima).

Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mendiskusikan tantangan implementasi regulasi di lapangan, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, efektivitas pelayanan publik, serta perlindungan kepentingan masyarakat dalam proses perizinan.

Baca Juga :  Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Diskusi juga menyoroti perlunya tata kelola perizinan yang adaptif terhadap dinamika daerah kepulauan seperti NTB dan Lampung, serta penguatan pengawasan terhadap sektor pertambangan yang kerap menjadi perhatian publik.

“Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk saling belajar dan bertukar informasi terkait bagaimana masing-masing daerah mengelola proses perizinan secara efisien namun tetap sesuai koridor hukum,” tambah Abdul Rauf.

Pertemuan ditutup dengan semangat kolaboratif untuk memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif daerah dalam mendukung terciptanya regulasi yang berpihak pada kepentingan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru