KPU NTB: Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah Harus Sesuai RPJPD Provinsi

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 28 Juli 2024 - 09:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram – Menjelang, proses pendaftaran  pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota di Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) mengundang berbagai pihak baik dari dari Partai Politik, Instansi Pemerintah pusat dan Organisasi Perangkat Daerah serta para jurnalis di NTB hadir pada acara Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala daerah, yang digelar 23 Juli 2024 di Kota Mataram.

Ketua Divisi Sosialisasi pendidikan pemilih Agus Hilman mengatakan, acara sosialisasi PKPU ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Diminta kepada partai politik yang akan mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Visi dan Misinya agar menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB,”pesan Agus Hilman, dalam keterangan diterima media ini, Minggu 28 Juli 2028.

Baca Juga :  Direktur NDI Abdul Majid Desak Kejati NTB Usut Tuntas Kasus Korupsi NCC

Dirinya berterima kasih karena Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sukses Peran stakeholder bekerjasama dengan KPU, menghasilkan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan sukses.

“Semoga kita semua dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan aman dan lancar”, harapnya

Sementara itu Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu Zuriati memaparkan mengenai syarat Pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 mendatang.

Baca Juga :  Pemohon SKCK di Polresta Mataram Naik 100 Persen Jelang Penerimaan CPNS dan P3K 2024

Syarat pencalonan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik diantara keputusan Pimpinan parpol Tingkat Pusat tentang persetujuan paslon menggunakan formulir Model
B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dan surat pencalonan dan kesepakatan Pimpinan parpol atau para Pimpinan pepol yang bergabung dengan paslon, sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

“Selain itu, perlu dipersiapkan juga salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi, sambung Zuriati.

Sementara itu untuk dokumen syarat calon seperti Surat Pernyataan Calon, Daftar Riwayat Hidup, ijazah, KTP, Naskah Visi,

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB