SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk mendorong perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan. Hal itu disampaikannya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan RSUD Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait lainnya, yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB, Rabu (28/5).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD NTB Drs. H. Muzihir, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., serta sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB.
“Bagi kita semua, akan lebih baik minum jamu rasanya pahit tapi akan sehat. Daripada terus minum yang manis nanti bisa diabet. Bagi saya dan Pak Iqbal yang baru menjabat beberapa waktu ini, tentu ini semua adalah tantangan. Dan setiap tantangan yang kita hadapi harus dibarengi dengan komitmen dan kerja tim yang kompak,” tegas Wagub.
Ia menambahkan, berbagai catatan dalam hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti secara maksimal bersama Inspektur dan Direktur RSUD Provinsi NTB.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa RSUD Provinsi merupakan kebanggaan masyarakat NTB. Namun, ia mengakui bahwa mengelola rumah sakit sebesar itu bukan perkara mudah.
“Tadi Pak Kalan (Kepala Perwakilan BPK NTB, red) sudah menyampaikan berbagai catatan perumusan, dan hal-hal yang harus dihindari ke depannya. Termasuk perencanaan yang tepat sasaran sesuai dengan penganggaran, serta menghitung kembali beberapa rumusan agar rumah sakit ini bisa mendapatkan keuntungan yang bisa membiayai dirinya sendiri,” ujar Wagub.
Ia juga mengingatkan agar manajemen RSUD tidak terus-menerus meninggalkan utang yang berkelanjutan. Menurutnya, walau berbagai prestasi telah diraih oleh direktur dan jajaran RSUD, apabila persoalan keuangan tidak segera diselesaikan, maka prestasi tersebut akan sia-sia.
Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan permohonan maaf bila selama proses pemeriksaan masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi penting untuk mendorong perbaikan ke depan.
