Topik Akuntabilitas

Ilustrasi: Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data pengelolaan retribusi daerah yang menjadi bagian dari tindak lanjut rekomendasi audit oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintahan

Pemprov NTB Tegaskan Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Minta Pemberitaan Disajikan Secara Utuh

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Sumbawa Post | Senin, 13 Juli 2026 - 18:34 WIB

Senin, 13 Juli 2026 - 18:34 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah…

Puluhan kendaraan listrik milik Pemerintah Provinsi NTB terparkir di area perkantoran pemerintah. Kendaraan tersebut merupakan bagian dari program sewa kendaraan listrik Tahun Anggaran 2026 yang kini menjadi perhatian publik menyusul adanya laporan masyarakat ke Kejati NTB.

Pemerintahan

Pemprov NTB Buka Suara, Ini Kronologi Sewa 72 Kendaraan Listrik Rp12 Miliar agar Tak Salah Kaprah

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Sumbawa Post | Rabu, 8 Juli 2026 - 22:31 WIB

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:31 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan sikap menghormati sepenuhnya proses penanganan laporan masyarakat yang tengah dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB…