SUMBAWAPOST.com, Mataram- Operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Polres Kota mataram menjadi sorotan, tidak hanya dari Anggota DPRD Provinsi NTB dan Akademisi, kini giliran organisasi Pemuda dan kemahasiswaan ikut angkat bicara.
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) mengatakan Aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK diduga kuat banyak pihak yang ikut bermain di proyek pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMA dan SMK di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Dilihat dalam DAK pembangunan SMK dan SMA dikbud NTB itu cukup fantastis, namun realisasinya belum mencapai target kalau dilihat-lihat, ada banyak sekolah-sekolah yang sudah tidak layak dipakai karena kualitas bangunan sudah daluarsah, nah inikan perlu ditelusuri realisasi penggunaan anggaran nya,”kata Muhamma Ikbal Ketua bidang Hukum dan Ham DPD IMM NTB, selasa (7/1/2025).
Selain itu, Ikbal mengapresiasi rencana pembentukan tim pansus oleh DPRD NTB itu sudah sangat tepat. Menurutnya apa yang ditelusuri ini tidak hanya aliran dana operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kabid SMK itu, namun realisasi pada penggunaan anggaran pembangunan sekolah ditempat lain perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh dan utuh.
“Anggota DPRD harus segera menggunakan fungsi pengawasan nya, untuk tindak lanjut adanya temuan kerugian negara pada alokasi dana khusus pendidikan di Dikbud NTB dengan membentuk tim pansus sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 1 Tahun 2019 tentang Tatatertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”terangnya.
“Untuk itu kami mendorong Anggota DPRD membongkar dugaan adanya kejahatan tindak pidana korupsi yang ada dalam ruang lingkup dikbud NTB. Karena dinilai ada banyak pihak dan pucuk pimpinan yang ikut terlibat, tidak mungkin bawahan bisa bergerak jika tidak ada arahan dari pimpinan,”sambung Ikbal.
Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM NTB Mahmud menilai tindakan Oknum Dikbud NTB itu telah mencoreng dan menciderai citra baik institusi pendidikan, yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang memperbaiki moral dan integritas Manusia. Untuk itu Anggota DPRD harus segera mengambil keputusan bersama untuk mengusung tuntas adanya penyimpanan dan pemerasan pengelolaan DAK Dikbud NTB.
“Korupsi itu musuh bersama kita semua, karena telah merusak pondasi moral bangsa. Perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika atau aksi politik saja. Tapi harus betul~betul diwujudkan dalam pemerintah yang bersih dan berintegritas, bukan hanya sekedar harapan saja,” tuturnya.
