SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Lalu Muhamad Iqbal menyoroti Sejumlah Persoalan dalam Pengelolaan Tambak Undang di Wilayah Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Kendala Perizinan.
Persoalan tersebut ditemukan saat Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa pada 1 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta Tim Pengawasan Terpadu Provinsi NTB yang dikoordinasikan Inspektur Provinsi NTB bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB.
Rombongan meninjau secara langsung salah satu tambak udang di wilayah Pulau Kaung untuk melihat kondisi IPAL sekaligus pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan tambak.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa IPAL yang saat ini tersedia harus segera diperbaiki agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari perairan maupun merusak ekosistem pesisir.
“IPAL yang saat ini ada harus segera diperbaiki sehingga limbah yang dihasilkan tidak mencemari perairan maupun merusak ekosistem pesisir,” tegas Gubernur NTB Miq Iqbal.
Menurutnya, penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Pelaku Usaha agar menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Selain persoalan IPAL, Tim Pengawasan Terpadu juga menemukan kendala perizinan dasar pada tambak udang tersebut yang diduga berkaitan dengan aktivitas reklamasi.
Kondisi tersebut menyebabkan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS) belum dapat diproses lebih lanjut.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan.
“Pembinaan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan,” ujar Miq Iqbal.
Berdasarkan temuan di lapangan, Tim Pengawasan Terpadu akan memfasilitasi para pelaku usaha dan membantu menyelesaikan kendala perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendampingan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kegiatan usaha tambak berjalan tertib dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Tim Pengawasan Terpadu akan memfasilitasi para pelaku usaha dan membantu menyelesaikan kendala perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong untuk memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan,” jelasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
