Anggota DPRD NTB Nashib Ikroman Bongkar Standar Ganda Penghapusan Pokir, Pertanyakan Dasar Hukumnya

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 1 November 2026 - 16:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman Atau Akrab Disapa Acip.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman Atau Akrab Disapa Acip.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menuai sorotan. Anggota DPRD NTB Muhammad Nashib Ikroman atau akrab disapa Acip dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan bertugas di Komisi III secara tegas mempertanyakan dasar hukum penghapusan maupun tidak dilaksanakannya sejumlah item kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat tersebut.

Acip menegaskan, persoalan pokir bukan menyangkut keikhlasan anggota dewan menerima penghapusan anggaran. Menurutnya, hal yang jauh lebih mendasar adalah apakah tindakan pejabat administrasi dalam menghapus atau tidak melaksanakan item kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.

Pernyataan tersebut disampaikan Nashib saat menjawab pertanyaan wartawan melalui WhatsApp mengenai sikap anggota DPRD NTB, termasuk dirinya, terkait penghapusan pokir.

Pria asal Lombok Timur itu menilai, pernyataan pimpinan DPRD NTB mengenai keikhlasan menerima penghapusan pokir tidak serta-merta mewakili sikap seluruh anggota dewan.

Politisi Partai Perindo yang akrab disapa Acip itu juga meminta kejelasan atas sejumlah keterangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di ruang publik yang dinilainya berbeda-beda, terutama mengenai status item kegiatan yang dipersoalkan.

Menurutnya, harus ada penjelasan terbuka apakah item kegiatan tersebut benar-benar dihapus dari APBD atau masih tercatat dalam dokumen anggaran, tetapi tidak dilaksanakan.

Sorotan lainnya adalah perbedaan angka anggaran yang disebut telah dihapus atau tidak dilaksanakan. Pemprov NTB sebelumnya menyampaikan angka Rp90 miliar dan Rp120 miliar. Sementara dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angkanya disebut Rp80 miliar. “Kenapa berubah-ubah?,” ujar Acip, dalam keterangan yang diterima media ini. Minggu (1/11/2026).

Baca Juga :  Smelter Sumbawa: Aset Miliaran atau Bom Waktu? Gubernur NTB Bongkar Potensinya

Acip juga menilai tidak relevan jika Sekda meminta anggota DPRD untuk ikhlas menerima penghapusan pokir. Begitu pula ketika ada pimpinan DPRD yang menyatakan ikhlas jika pokir dihapus.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan menyangkut soal ikhlas atau tidak ikhlas, apalagi jika dikaitkan dengan amal jariyah pribadi dalam ajaran agama.

Persoalan utamanya adalah tindakan pejabat administrasi, apakah penghapusan atau tidak dilaksanakannya item kegiatan dalam APBD memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas atau justru merupakan tindakan sewenang-wenang. Ia juga mempertanyakan apakah langkah tersebut hanya menjadi bagian dari kepentingan politik semata.

Lebih jauh, Acip membeberkan sejumlah persoalan yang sejak awal menjadi keberatannya dalam proses reviu item APBD.

Pertama, penggunaan istilah anomali sebagai indikator dalam reviu item APBD dinilai tidak memiliki acuan norma yang jelas dalam regulasi mana pun.

Kedua, indikator anomali dan standar kepatuhan dalam reviu inspektorat hanya diberlakukan terhadap item kegiatan APBD yang bersumber dari serapan aspirasi DPRD. Sementara item kegiatan yang berasal dari usulan eksekutif tidak dikenakan standar indikator yang sama.

Ketiga, reviu kepatuhan perencanaan anggaran hanya dilakukan terhadap item kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui DPRD. Sedangkan kegiatan yang berasal dari usulan eksekutif tidak melalui reviu kepatuhan perencanaan anggaran.

Baca Juga :  PB HMI Desak DPRD NTB Panggil Petinggi AMNT dan Inspeksi Ke Sekotong

“Sehingga hal pokoknya adalah ada standar ganda dalam penerapan kepatuhan perencanaan anggaran,” tegas Politisi Partai Perindo itu.

Lebih lanjut, Nashib menyebut berdasarkan temuan dewan terkait kepatuhan perencanaan anggaran, pihak eksekutif juga memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Bahkan, menurutnya, terdapat banyak item anggaran yang tidak tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), tetapi tetap dipaksakan masuk ke dalam APBD untuk dilaksanakan.

Padahal, persoalan tersebut sudah diprotes dalam pembahasan di Badan Anggaran.

Ia menegaskan, seluruh bentuk ketidakpatuhan dalam item APBD seharusnya diperlakukan sama tanpa membedakan asal usulan kegiatan.

Sebab, ketika sudah masuk dalam dokumen APBD, tidak ada lagi pembedaan sumber usulan, baik yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD maupun usulan organisasi perangkat daerah (OPD) atau gubernur.

“Seharusnya seluruh ketidakpatuhan dalam item APBD diperlakukan sama, sebab dalam dokumen APBD tidak lagi dikenal sumber usulannya, apakah dari aspirasi masyarakat via DPRD atau dari OPD/Gubernur,” jelasnya.

Di tengah polemik penghapusan pokir tersebut, Nashib menegaskan dirinya tetap akan menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh Pemprov NTB, terlebih apabila usulan tersebut sudah tercatat dalam APBD.

Menurutnya, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota DPRD. Karena itu, apabila aspirasi tersebut dihentikan atau tidak dilaksanakan, pihaknya justru berkewajiban mempertanyakannya.

“Jika itu berhenti kami tuntut, justru hal tersebut melanggar tugas dan kewajiban kami,” pungkasnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah
Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:15 WIB

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB