SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menuai sorotan. Anggota DPRD NTB Muhammad Nashib Ikroman atau akrab disapa Acip dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan bertugas di Komisi III secara tegas mempertanyakan dasar hukum penghapusan maupun tidak dilaksanakannya sejumlah item kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat tersebut.
Acip menegaskan, persoalan pokir bukan menyangkut keikhlasan anggota dewan menerima penghapusan anggaran. Menurutnya, hal yang jauh lebih mendasar adalah apakah tindakan pejabat administrasi dalam menghapus atau tidak melaksanakan item kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Nashib saat menjawab pertanyaan wartawan melalui WhatsApp mengenai sikap anggota DPRD NTB, termasuk dirinya, terkait penghapusan pokir.
Pria asal Lombok Timur itu menilai, pernyataan pimpinan DPRD NTB mengenai keikhlasan menerima penghapusan pokir tidak serta-merta mewakili sikap seluruh anggota dewan.
Politisi Partai Perindo yang akrab disapa Acip itu juga meminta kejelasan atas sejumlah keterangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di ruang publik yang dinilainya berbeda-beda, terutama mengenai status item kegiatan yang dipersoalkan.
Menurutnya, harus ada penjelasan terbuka apakah item kegiatan tersebut benar-benar dihapus dari APBD atau masih tercatat dalam dokumen anggaran, tetapi tidak dilaksanakan.
Sorotan lainnya adalah perbedaan angka anggaran yang disebut telah dihapus atau tidak dilaksanakan. Pemprov NTB sebelumnya menyampaikan angka Rp90 miliar dan Rp120 miliar. Sementara dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angkanya disebut Rp80 miliar. “Kenapa berubah-ubah?,” ujar Acip, dalam keterangan yang diterima media ini. Minggu (1/11/2026).
Acip juga menilai tidak relevan jika Sekda meminta anggota DPRD untuk ikhlas menerima penghapusan pokir. Begitu pula ketika ada pimpinan DPRD yang menyatakan ikhlas jika pokir dihapus.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan menyangkut soal ikhlas atau tidak ikhlas, apalagi jika dikaitkan dengan amal jariyah pribadi dalam ajaran agama.
Persoalan utamanya adalah tindakan pejabat administrasi, apakah penghapusan atau tidak dilaksanakannya item kegiatan dalam APBD memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas atau justru merupakan tindakan sewenang-wenang. Ia juga mempertanyakan apakah langkah tersebut hanya menjadi bagian dari kepentingan politik semata.
Lebih jauh, Acip membeberkan sejumlah persoalan yang sejak awal menjadi keberatannya dalam proses reviu item APBD.
Pertama, penggunaan istilah anomali sebagai indikator dalam reviu item APBD dinilai tidak memiliki acuan norma yang jelas dalam regulasi mana pun.
Kedua, indikator anomali dan standar kepatuhan dalam reviu inspektorat hanya diberlakukan terhadap item kegiatan APBD yang bersumber dari serapan aspirasi DPRD. Sementara item kegiatan yang berasal dari usulan eksekutif tidak dikenakan standar indikator yang sama.
Ketiga, reviu kepatuhan perencanaan anggaran hanya dilakukan terhadap item kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui DPRD. Sedangkan kegiatan yang berasal dari usulan eksekutif tidak melalui reviu kepatuhan perencanaan anggaran.
“Sehingga hal pokoknya adalah ada standar ganda dalam penerapan kepatuhan perencanaan anggaran,” tegas Politisi Partai Perindo itu.
Lebih lanjut, Nashib menyebut berdasarkan temuan dewan terkait kepatuhan perencanaan anggaran, pihak eksekutif juga memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.
Bahkan, menurutnya, terdapat banyak item anggaran yang tidak tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), tetapi tetap dipaksakan masuk ke dalam APBD untuk dilaksanakan.
Padahal, persoalan tersebut sudah diprotes dalam pembahasan di Badan Anggaran.
Ia menegaskan, seluruh bentuk ketidakpatuhan dalam item APBD seharusnya diperlakukan sama tanpa membedakan asal usulan kegiatan.
Sebab, ketika sudah masuk dalam dokumen APBD, tidak ada lagi pembedaan sumber usulan, baik yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD maupun usulan organisasi perangkat daerah (OPD) atau gubernur.
“Seharusnya seluruh ketidakpatuhan dalam item APBD diperlakukan sama, sebab dalam dokumen APBD tidak lagi dikenal sumber usulannya, apakah dari aspirasi masyarakat via DPRD atau dari OPD/Gubernur,” jelasnya.
Di tengah polemik penghapusan pokir tersebut, Nashib menegaskan dirinya tetap akan menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh Pemprov NTB, terlebih apabila usulan tersebut sudah tercatat dalam APBD.
Menurutnya, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota DPRD. Karena itu, apabila aspirasi tersebut dihentikan atau tidak dilaksanakan, pihaknya justru berkewajiban mempertanyakannya.
“Jika itu berhenti kami tuntut, justru hal tersebut melanggar tugas dan kewajiban kami,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











