SUMBAWAPOST.com |™ Mataram-Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1448 Hijriah/2027 Masehi di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menyisakan Pekerjaan Rumah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah kondisi fasilitas Asrama Haji Embarkasi Lombok di Kota Mataram.
Dari total 217 kamar yang tersedia, baru 154 kamar dinyatakan layak huni. Sementara itu, sebanyak 63 kamar lainnya masih membutuhkan perbaikan segera menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI untuk mengawasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M di Asrama Haji Embarkasi Lombok, Jumat (20/11/2026).
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi VIII DPR RI dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji di daerah. Terutama dukungan anggaran untuk renovasi dan perbaikan fasilitas Asrama Haji Embarkasi Lombok.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan riil daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini bentuk perhatian dari Komisi VIII untuk perbaikan pelayanan haji. Kita mengapresiasi perhatian dan perjuangan untuk renovasi serta perbaikan fasilitas asrama haji kita,” ujar Wagub Umi Dinda.
Umi Dinda juga menyoroti penyesuaian tata kelola penyelenggaraan haji setelah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan kelembagaan tersebut menuntut kesiapan seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Ia menjelaskan, sejumlah pemerintah Kabupaten/Kota telah bergerak menyiapkan kebutuhan dasar pelayanan, termasuk penyediaan lahan. Namun, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan rumah mendesak karena keterbatasan jumlah personel di beberapa Daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Rombongan, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus upaya membangun komunikasi konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji.
“Kami datang bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk membangun sinergi, memberikan dukungan, serta mencari solusi bersama,” kata Syahrul.
Ia menjelaskan, persiapan haji 2027 mencakup berbagai tahapan, mulai dari verifikasi data jemaah, kelengkapan dokumen perjalanan, seleksi petugas, pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), kesiapan embarkasi, hingga pelayanan kesehatan terpadu.
Selain perbaikan kamar, Komisi VIII DPR RI juga menaruh perhatian terhadap kesiapan fasilitas penunjang. Di antaranya sanitasi, layanan konsumsi, posko kesehatan, serta sarana yang ramah bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Seluruh fasilitas tersebut dinilai perlu dipersiapkan secara optimal agar jemaah memperoleh pelayanan yang aman dan nyaman selama berada di lingkungan embarkasi.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Asisten III Setda Provinsi NTB Eva Dewiyani, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Amir, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Nunung Triningsih, serta jajaran instansi teknis terkait lainnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











