SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menargetkan RSUD Provinsi NTB menjadi Rumah Sakit rujukan Utama sekaligus Benchmark atau Tolok Ukur peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan bagi Rumah Sakit lainnya di NTB.
Target tersebut ditegaskan Iqbal saat membuka Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), Rabu (30/9/2026).
Bagi Iqbal, proses a/Akreditasi bukan sekadar upaya mengejar Predikat. Survei justru harus menjadi momentum untuk memastikan Sistem, Tata Kelola, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga Pelayanan Rumah Sakit Benar-benar berjalan efektif, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Dalam konteks itu, ia memandang survei Akreditasi sebagai bagian dari mekanisme Quality Assurance atau penjaminan mutu pelayanan rumah sakit.
“Buat saya, audit dan survei itu bukan sekadar apa hasilnya nanti. Tapi itu adalah mekanisme quality assurance. Di situlah kita memastikan bahwa sistem sudah berjalan,” katanya saat membuka Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)
Iqbal menekankan, target menjadikan RSUD Provinsi NTB sebagai benchmark tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan direktur atau jajaran manajemen.
Menurutnya, rumah sakit merupakan sebuah sistem yang harus bekerja secara terpadu dari hulu hingga hilir. Karena itu, seluruh unsur pelayanan memiliki peran dalam menentukan kualitas rumah sakit.
“Pada akhirnya RSUD Provinsi NTB ini akan maju kalau seluruh sistem dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, pengelolaan sampah sampai dokter spesialisnya, semua memiliki budaya kerja yang baik,” katanya.
Iqbal mengatakan, pembenahan RSUD Provinsi NTB harus menjadi bagian awal sebelum mendorong peningkatan kualitas rumah sakit lainnya di NTB.
“Saya punya kepentingan yang sangat besar untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola di Rumah Sakit ini karena saya ingin menjadi Benchmark buat Rumah Sakit-rumah sakit lain yang ada di NTB,” tegasnya.
Menurut Iqbal, pembenahan RSUD Provinsi NTB harus dilakukan secara menyeluruh. Perubahan tidak hanya menyasar manajemen, tetapi juga pengelolaan SDM, pelayanan klinis, fasilitas hingga urusan umum Rumah Sakit.
“Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit ini tanpa perubahan sistem yang baik. Tidak mungkin memperbaiki Rumah Sakit ini tanpa pengelolaan SDM yang baik, termasuk Kesejahteraan SDM dan peningkatan Kapasitas SDM,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitas penunjang dalam mendukung Kualitas Pelayanan Medis. Kondisi lingkungannya Rumah Sakit, kata Iqbal, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman dan Kualitas Layanan Pasien.
“Tidak mungkin layanan akan bagus kalau urusan umumnya tidak bagus. Atap yang tidak beres, dinding yang berlumut, AC yang bocor atau mati, itu semua satu kesatuan yang penting,” katanya.
Dalam proses survei Akreditasi, Iqbal meminta seluruh jajaran RSUD Provinsi NTB terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya.
Kekurangan yang ditemukan, menurutnya, tidak perlu ditutupi. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit secara bertahap.
“Saran saya kepada teman-teman, lebih objektif disampaikan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang baik, sampaikan kebaikan. Kalau ada yang kurang, sampaikan juga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembenahan rumah sakit tidak harus dicapai sekaligus. Hal yang lebih penting adalah memastikan adanya perbaikan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.
“Kalau sekarang kita masih kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik,” katanya.
Soroti Pembiayaan dan Subsidi Silang
Iqbal juga menyinggung tantangan pembiayaan layanan kesehatan di NTB. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, menurut dia, harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan rumah sakit karena sebagian masyarakat masih membutuhkan dukungan untuk memperoleh layanan kesehatan.
Dalam kondisi tersebut, rumah sakit perlu memiliki kemampuan melakukan subsidi silang agar pelayanan kepada masyarakat kurang mampu tetap dapat diberikan.
“Kita berhadapan dengan orang-orang yang sebagian besar tidak mampu menjamin kesehatannya sendiri. Maka mau tidak mau kita harus melakukan subsidi silang,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan pendapatan atau revenue rumah sakit sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas pembiayaan layanan, termasuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Pembenahan RSUD Provinsi NTB, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus membangun sistem rumah sakit yang kuat dan berkelanjutan.
Survei akreditasi LAM-KPRS diharapkan menjadi momentum untuk mengukur sekaligus memperkuat tata kelola, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien di RSUD Provinsi NTB.
Survei Akreditasi Tak Sekadar Cari Kesalahan
Sementara itu, Ketua Tim Surveyor LAM-KPRS Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D., Sp.PK(K)., M.Kes., menegaskan bahwa survei akreditasi bukan sekadar proses pemeriksaan untuk mencari kesalahan.
Menurutnya, survei merupakan momentum untuk memastikan sistem pelayanan dan keselamatan pasien telah dibangun, dijalankan, serta diperbaiki secara berkelanjutan.
Survei yang berlangsung selama tiga hari tersebut tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga melihat secara langsung implementasi pelayanan di lapangan.
Penilaian mencakup proses Pelayanan, Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien, Komunikasi antarprofesi hingga Pengalaman Pasien (Patient Experience).
Menurut Mansyur, pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi Pelayanan Rumah Sakit sekaligus memastikan standar Akreditasi diterapkan secara Konsisten dalam praktik sehari-hari.
Akreditasi, kata dia, tidak semestinya hanya diukur dari kesiapan rumah sakit ketika survei berlangsung. Standar yang telah dibangun harus tetap dijalankan setelah tim survei meninggalkan Rumah Sakit.
Ia menambahkan, mutu Rumah Sakit tidak semata-mata ditentukan oleh kemegahan gedung maupun kecanggihan teknologi.
Keamanan pelayanan, kemampuan mengenali dan mengendalikan risiko keselamatan pasien, komunikasi antarprofesi, serta pemanfaatan insiden sebagai bahan pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu.
Mansyur mengajak jajaran RSUD Provinsi NTB menjadikan survei sebagai kesempatan untuk bercermin dan mengevaluasi efektivitas sistem yang telah dibangun.
Keterbukaan dalam menyampaikan kondisi riil Rumah Sakit, termasuk kendala yang masih dihadapi, dinilai lebih penting daripada sekadar menampilkan kesempurnaan.
“Survei ini bukan untuk menjadi beban, tetapi menjadi kesempatan bagi rumah sakit untuk berhenti sejenak, bercermin, dan bertanya apakah sistem yang dibangun sudah benar-benar memberikan manfaat bagi pasien. Bagi kami, kejujuran dalam menunjukkan kondisi rumah sakit jauh lebih bermakna daripada sekadar menunjukkan bahwa semuanya sudah terlihat sempurna,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
