Krisis Kepercayaan Publik: Aparat Penegak Hukum di Persimpangan Integritas dan Kekuasaan

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 20:51 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pipit Kusniati, S.H (Duta Kesehatan Mental 2023)

Pipit Kusniati, S.H (Duta Kesehatan Mental 2023)

Oleh: Pipit Kusniati, S.H (Duta Kesehatan Mental 2023)

KEPERCAYAAN PUBLIK adalah fondasi utama bagi tegaknya negara hukum. Tanpa kepercayaan masyarakat, hukum kehilangan otoritas moralnya, dan aparat negara tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan hanya representasi kekuasaan.

Di Indonesia, aparat penegak hukum di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang mandat strategis untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil.

Namun, sejumlah kasus yang mencuat ke publik dalam beberapa waktu terakhir kembali memunculkan pertanyaan mendasar mengenai integritas dan akuntabilitas institusi tersebut.

Salah satu peristiwa yang menimbulkan gelombang kritik adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berusia 14 tahun oleh oknum anggota Korps Brigade Mobil (Brimob), yang berujung pada kematian korban.

Meski asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, kasus ini mengguncang rasa keadilan masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan memiliki perlindungan khusus dalam sistem hukum, sehingga dugaan kekerasan oleh aparat terhadap anak menimbulkan sensitivitas moral yang kuat di ruang publik.

Di waktu bersamaan, publik juga dihadapkan pada pemberitaan dugaan keterlibatan seorang kepala satuan narkoba (kasat narkoba) dan Kapolres dalam jaringan peredaran Narkotika.

Baca Juga :  Tak Perlu Calo! PLUT KUMKM NTB Permudah UKM Dapat NIB, Modal, hingga Sertifikat Halal Gratis

Jika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba justru diduga terlibat, yang dipertaruhkan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kredibilitas mekanisme pengawasan internal institusi secara keseluruhan. Situasi semacam ini memperkuat persepsi paradoks penegakan hukum. Penindak sekaligus pelanggar. Meskipun kedua kasus ini melibatkan oknum, dampaknya bersifat sistemik.

Kajian sosiologi kelembagaan menunjukkan bahwa perilaku menyimpang individu dalam organisasi yang memiliki kekuasaan koersif tinggi cenderung digeneralisasi masyarakat sebagai cerminan budaya institusi.

Dengan kata lain, publik seringkali tidak membedakan antara ‘Oknum dan Institusi’. Ketika penyimpangan berulang kali terjadi dan terekspos luas, masyarakat mulai meragukan efektivitas mekanisme kontrol internal, transparansi investigasi, dan konsistensi pemberian sanksi.

Krisis kepercayaan publik semakin kompleks di era digital. Informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial, membentuk opini publik dalam hitungan jam. Video, potongan berita, dan narasi emosional memperkuat persepsi adanya masalah struktural dalam tubuh aparat.

Dalam situasi seperti ini, respons institusi menjadi krusial. Keterlambatan klarifikasi atau minimnya keterbukaan informasi dapat dianggap defensif, bahkan memperdalam kecurigaan publik.

Baca Juga :  Gubernur NTB Serukan Revolusi Budaya di Hari Jadi Bima ke-385: Bangun Daerah, ‘Jaga Maja Labo Dahu’

Secara teoritis, legitimasi aparat bergantung pada prinsip rule of law dan good governance, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan di hadapan hukum. Ketika aparat yang bertugas menegakkan hukum diduga melanggar hukum itu sendiri, terjadi disonansi normatif yang merusak legitimasi.

Kepercayaan publik bukan sekadar persoalan citra, melainkan modal sosial yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Tanpa kepercayaan, kerja sama masyarakat menurun, kepatuhan hukum melemah, dan potensi konflik sosial meningkat. Namun, krisis ini juga dapat menjadi momentum refleksi dan reformasi.

Penegakan hukum yang transparan terhadap aparat yang diduga melanggar, keterbukaan proses investigasi, serta pemberian sanksi tegas dan proporsional merupakan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan. Penguatan pengawasan eksternal yang independen, serta partisipasi masyarakat dalam mekanisme kontrol publik, dapat mempersempit ruang penyimpangan.

Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi tindakan, bukan pernyataan normatif. Kasus dugaan penganiayaan anak hingga meninggal dan dugaan keterlibatan pejabat narkoba menunjukkan bahwa tantangan integritas aparat masih nyata. Jika tidak ditangani serius dan terbuka, krisis kepercayaan dapat berkembang menjadi delegitimasi institusi.

Sebaliknya, jika dijadikan momentum pembenahan menyeluruh, peristiwa tersebut dapat menjadi titik balik menuju institusi penegak hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

Penulis : Pipit Kusniati, S.H (Duta Kesehatan Mental 2023)

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Berita Terbaru