SUMBAWAPOST.com, Mataram – Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai pertemuan antara Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB dengan DPRD NTB pada Senin (27/5). Dalam forum audiensi tersebut, KAMMI NTB menyampaikan 11 poin tuntutan strategis yang ditujukan kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB.
Anggota DPRD NTB yang juga Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB), Nadirah Al-Habsyi, menerima langsung aspirasi para mahasiswa tersebut dan memberikan tanggapan serius.
Delapan Tuntutan untuk Gubernur NTB
KAMMI NTB mendesak pemerintah provinsi mengambil langkah konkret atas berbagai persoalan yang tengah mendera masyarakat NTB. Tuntutan tersebut meliputi:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan dampak PT AMNT.
2. Penindakan tegas terhadap tambang ilegal yang merajalela.
3. Sanksi keras terhadap pelaku kekerasan seksual.
4. Pencabutan Pergub No. 32 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Transparansi dan objektivitas dalam rencana peleburan OPD.
6. Langkah nyata menstabilkan harga jagung dan gabah sesuai HPP.
7. Perbaikan fasilitas sekolah tertinggal dan layanan kesehatan.
8. Penolakan terhadap revitalisasi Gedung DPRD NTB.
Dua Tuntutan untuk DPRD NTB
KAMMI NTB juga mendesak DPRD NTB untuk:
1. Menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI dan pembahasan RUU Polri.
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Satu Tuntutan Bersama Gubernur dan DPRD NTB
Para mahasiswa juga meminta agar Gubernur dan DPRD NTB segera mengambil sikap tegas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Respons DPRD: Tegas, Terbuka, dan Siap Kawal
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD NTB Nadirah Al-Habsyi menjelaskan bahwa izin pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, namun DPRD akan mendorong pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang. Diketahui, saat ini ada sekitar 243 usulan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berasal dari BUMD, koperasi, hingga perorangan.
Terkait tuntutan pencabutan Pergub No. 32 Tahun 2024, Nadirah menyatakan bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan hal ini dengan eksekutif, bahkan mendorong adanya kebijakan ‘pemutihan’ tunggakan pajak seperti yang dilakukan di Jawa Barat. Tak hanya itu, ia menyarankan agar mobil operasional tambang diwajibkan menggunakan pelat nomor DR, demi meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Soal peleburan OPD, Duta Partai PBB Nadirah memastikan saat ini tengah dikaji secara ilmiah oleh pansus khusus. Sementara untuk stabilisasi harga hasil panen, ia menyebut gabah sudah sesuai HPP, meski harga jagung masih tergantung kondisi lapangan dan kadar air di gudang.
Namun, Nadirah menyayangkan ketidakhadiran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam hearing tersebut, padahal ada tuntutan serius soal fasilitas sekolah dan layanan kesehatan.
Mengenai revitalisasi gedung DPRD yang ditolak KAMMI, ia menyatakan, “Bangunan ini sudah puluhan tahun, ruang pleno yang kita pakai saat ini bocor jika hujan datang. Ini bukan soal mewah, tapi soal layak atau tidak. Kami bersyukur Bapak Gubernur ikut menyuarakan pentingnya perbaikan gedung,”ungkapnya, Kamis (29/05).
Solidaritas untuk Palestina: Siap Turun ke Jalan
Menutup pernyataannya, Nadirah menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina, bahkan siap turun ke jalan bersama mahasiswa jika dibutuhkan.
“Kalaupun untuk turun ke jalan menyuarakan Palestina, kami siap! Kami akan segera berkomunikasi dengan Bapak Gubernur,” pungkasnya dengan tegas.
Terpisah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) NTB, Irwan Julkarnain, menegaskan bahwa keterlibatan KAMMI dalam hearing publik bersama DPRD NTB dan sejumlah OPD bukanlah aksi seremonial atau manuver politik sesaat. Bagi KAMMI, itu adalah bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendorong perubahan struktural dan kultural di Bumi Gora.
“Keterlibatan kami bukan demi panggung politik jangka pendek. Ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk menciptakan NTB yang adil, transparan, dan berdaulat atas sumber daya serta potensi daerahnya,” tegas Irwan dalam keterangannya.
Menurutnya, perubahan tak cukup hanya digantungkan pada satu kali pertemuan atau satu kali aksi. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dalam pengawalan hasil-hasil hearing, partisipasi aktif masyarakat sipil, serta sinergi seluruh elemen rakyat untuk mendorong reformasi nyata di berbagai sektor.
“Solusi yang kami tawarkan bukan tuntutan kosong. Ia lahir dari proses kajian, diskusi ilmiah, dan refleksi terhadap kondisi objektif masyarakat NTB hari ini,” lanjutnya.
KAMMI NTB juga menyoroti berbagai persoalan krusial yang membelit daerah ini mulai dari eksploitasi tambang dan krisis lingkungan, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan, meroketnya harga kebutuhan pokok, kriminalisasi terhadap hak-hak perempuan dan anak, hingga kebijakan pusat yang dianggap represif dan mengancam demokrasi sipil.
Dalam semangat kolaborasi, Irwan mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, hingga para pemangku kebijakan untuk tidak tinggal diam.
“Mari kita kuatkan barisan, sinergikan peran, dan kawal bersama implementasi hasil hearing. Jangan biarkan ruang aspirasi menjadi panggung simbolik belaka,” tegasnya.
KAMMI NTB berkomitmen untuk terus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial, serta menjaga martabat daerah dari eksploitasi dan manipulasi kekuasaan.
“Kami akan terus kembali hadir membawa suara rakyat, membawa nadi perubahan,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Irwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membuka ruang dialog. Ia berharap, komitmen yang terbangun dalam hearing publik ini tak berakhir di meja perundingan, melainkan menjadi pijakan menuju NTB yang adil, maju, dan bermartabat.
