SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, Menegaskan keterbukaan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Kritik dan Masukan Masyarakat. Menurutnya, Data akurat dan Kajian Kritis diperlukan untuk memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan serta memastikan Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Iqbal saat menghadiri Silaturahmi Pemikiran (Silatul Fikri) dan Tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant dan Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal mengakui bahwa NTB memiliki Kompleksitas Sosial yang tidak bisa dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Perbedaan Karakter Masyarakat, Budaya, Bahasa, Dialek, hingga Aspirasi di Setiap Wilayah membutuhkan pendekatan Kebijakan yang Kontekstual.
“NTB ternyata lebih Kompleks dari yang Saya Bayangkan. NTB itu tidak Homogen, sangat Heterogen. Bahkan, dalam satu Kabupaten pun cara berpikir, Bahasa, Dialek, dan harapan Masyarakatnya bisa berbeda,” ungkap Gubernur, dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu (17/10/2026).
Ia mencontohkan Keragaman Masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga Wilayah Bima. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tidak dapat menggunakan satu kerangka acuan tunggal untuk memahami seluruh persoalan di NTB.
Meski memiliki keragaman karakter dan harapan, Iqbal menilai Masyarakat NTB mempunyai tujuan bersama, yakni menginginkan kehidupan yang lebih baik.
“Tidak ada satu kerangka tunggal yang bisa kita gunakan untuk memahami NTB. Tetapi ada titik temu di antara semua harapan itu, yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Karena itu, Iqbal menyambut positif keberadaan Matadata Institute sebagai wadah pertukaran gagasan dan penyedia masukan kritis bagi pemerintah daerah.
Ia berharap pemikiran para tokoh Senior, Akademisi, Peneliti, dan Profesional dapat didokumentasikan serta diterjemahkan menjadi rekomendasi yang bisa diterapkan dalam kebijakan pembangunan.
“Saya berharap pemikiran-pemikiran para Senior ini dituangkan dalam bentuk Tulisan dan Operasional. Perlu ada Anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan,” ujarnya.
Selain mendorong penggunaan data dan masukan Publik, Iqbal menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai fondasi untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Menurutnya, keberhasilan Pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh Kualitas individu, tetapi juga oleh Sistem yang mendukung Aparatur bekerja secara Profesional.
“Kalau kita punya Orang-orang bagus tetapi Sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, Orang-orang biasa dengan Sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya, kita membangun Sistem yang memberi ruang bagi setiap Orang untuk tumbuh sesuai kemampuannya,” jelas Gubernur.
Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, Pemprov NTB menerapkan manajemen talenta sebagai salah satu pilar penguatan sistem merit. Melalui pendekatan ini, penempatan karier dan pengembangan kompetensi aparatur diharapkan semakin objektif dan berbasis kinerja.
Iqbal juga mengaku optimistis melihat munculnya Kader-kader Aparatur muda dari berbagai Wilayah NTB yang memiliki Potensi Kepemimpinan.
Iqbal menegaskan Pemerintah Daerah tidak menutup diri terhadap Kritik maupun Evaluasi. Ia mengakui masih terdapat Kekurangan dalam pelaksanaan Program Pembangunan sehingga masukan konstruktif dibutuhkan untuk melakukan perbaikan.
“Kami yakin Kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah Kami lakukan,” tegasnya.
Menurut Iqbal, kritik dan masukan yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan serta memperkuat tata kelola Pemerintahan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
