Bawaslu NTB Bahas Pengawasan Pemilu dan Sengketa Bersama DPW PBB, Dorong Integritas Pemilu 2029

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Bawaslu NTB memaparkan materi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam forum Konsolidasi Demokrasi bersama DPW PBB NTB di Kota Mataram.

Koordinator Bawaslu NTB memaparkan materi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam forum Konsolidasi Demokrasi bersama DPW PBB NTB di Kota Mataram.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) NTB menggelar diskusi mengenai penguatan pengawasan pemilu, penanganan dugaan pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian dari Konsolidasi Demokrasi menuju Pemilu 2029.

Dalam sesi diskusi, materi disampaikan langsung oleh Umar Achmad Seth, S.H., M.H. dan Suhardi, S.IP., M.H. Keduanya menjelaskan berbagai aspek terkait tugas pengawasan pemilu, penanganan dugaan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pentingnya keterlibatan partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Baca Juga :  Dikira Bau Sampah, Ternyata Jasad Perempuan Membusuk! Karang Baru Mataram Geger Siang Bolong

Mewakili Bawaslu NTB, Syaifuddin, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan partai politik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari DPW PBB NTB. Melalui forum ini kami berharap dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu yang lebih efektif,” ungkap Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu NTB, Syaifuddin, S.H.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari pengurus DPW PBB NTB terkait pengalaman pengawasan pemilu di daerah. Berbagai pandangan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Bawaslu NTB dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pada tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Baca Juga :  BBWS NT I Klaim Bendungan Meninting Aman dari Megathrust, Masyarakat Sipil NTB Balas: Data Gempa Tak Bisa Dibohongi!
Diskusi Bawaslu NTB dan DPW PBB NTB mengenai pengawasan pemilu dan penyelesaian sengketa menuju Pemilu 2029.
Koordinator Bawaslu NTB memaparkan materi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam forum Konsolidasi Demokrasi bersama DPW PBB NTB di Kota Mataram.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik guna mendorong pengawasan yang semakin partisipatif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan
DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak
DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah
Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya
KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN
NTB Selangkah Lagi Tinggalkan Sistem Lama, Karier ASN Berbasis Talenta
Badko HMI Bali Nusra Desak Kejati NTB Tak Lempar Kasus Amahami, Minta Segera Tetapkan Tersangka
Usai Divonis Bebas, Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Sebut Semua Sesuai Fakta Persidangan, Acip: Kasus Tak Jelas
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:53 WIB

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:19 WIB

DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:18 WIB

Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 20:01 WIB

KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN

Berita Terbaru